Beli Surat Utang Negara Dijamin Halal, Hasilnya Dipakai Buat Penanganan Covid-19
Rabu, 04 November 2020 - 15:09 WIB
loading...
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan, produk investasi ini telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah melakukan penjualan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN), yaitu instrumen Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST007. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan, produk investasi ini telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Pemerintah tak semata-mata menyematkan label syariah. Kami bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional MUI untuk mendapatkan fatma bahwa ini benar, berdasarkan prinsip-prinsip syariah," kata Luky dalam video virtual, Rabu (4/11/2020).
(Baca Juga: Animo Tinggi, Jualan ORI018 Tembus Rp12.97 Triliun )
Sambung dia menerangkan, dana hasil penjualan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan dan menangani dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan terus berlanjut hingga 2021. "Makanya kita selalu bilang, inilah bentuk sumbangan dari para investor. Jadi mereka berinvestasi, tapi mereka juga berpartisipasi ikut membangun negeri," bebernya.
(Baca Juga: Laris Diborong Milenial, Sri Mulyani Genjot Penjualan SBN Ritel )
Kata dia, pemerintah selama masa pandemi ini telah mengeluarkan banyak uang negara untuk stimulus kegiatan ekonomi. Sementara di sisi penerimaan, pendapatannya justru mengecil lantaran pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk di sektor perpajakan kepada dunia usaha.
"Tentu saja ini akan berdampak kepada pengurangan kemampuan kita mengumpulkan penerimaan (negara), di sektor perpajakan khususnya. Di sisi belanja justru pemerintah harus hadir. Di sini membutuhkan juga anggaran yang tidak sedikit," tandasnya.
"Pemerintah tak semata-mata menyematkan label syariah. Kami bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional MUI untuk mendapatkan fatma bahwa ini benar, berdasarkan prinsip-prinsip syariah," kata Luky dalam video virtual, Rabu (4/11/2020).
(Baca Juga: Animo Tinggi, Jualan ORI018 Tembus Rp12.97 Triliun )
Sambung dia menerangkan, dana hasil penjualan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan dan menangani dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan terus berlanjut hingga 2021. "Makanya kita selalu bilang, inilah bentuk sumbangan dari para investor. Jadi mereka berinvestasi, tapi mereka juga berpartisipasi ikut membangun negeri," bebernya.
(Baca Juga: Laris Diborong Milenial, Sri Mulyani Genjot Penjualan SBN Ritel )
Kata dia, pemerintah selama masa pandemi ini telah mengeluarkan banyak uang negara untuk stimulus kegiatan ekonomi. Sementara di sisi penerimaan, pendapatannya justru mengecil lantaran pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk di sektor perpajakan kepada dunia usaha.
"Tentu saja ini akan berdampak kepada pengurangan kemampuan kita mengumpulkan penerimaan (negara), di sektor perpajakan khususnya. Di sisi belanja justru pemerintah harus hadir. Di sini membutuhkan juga anggaran yang tidak sedikit," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
