Pemulihan Ekonomi dan Covid-19 Mulai Seimbang
loading...
Upaya penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai telah dilakukan secara tepat. Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Upaya penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai telah dilakukan secara tepat. Dua aspek kebijakan terkait kesehatan dan ekonomi pun diklaim dapat direalisasikan dengan seimbang.
Berbagai upaya mendukung pemulihan akibat dampak penyebaran virus corona itu terlihat dari sejumlah indikasi ekonomi yang mulai berada di jalur yang tepat. Kendati pada kuartal III/2020, pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi 3,49%, namun data tersebut lebih baik dibanding capaian kuartal sebelumnya, minus 5,32%. (Baca: Baca Doa Ini Sebelum Shalat, Setan Bakal kabur)
“Apa yang dilakukan pemerintah, seluruhnya sudah berada pada jalur yang benar, atau pada jalur yang benar. Kita melihat baik penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan gas dan rem yang seimbang,” tutur Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, indikator lainnya juga bisa dilihat dari Purchasing Managers Index (PMI) yang naik tipis menjadi 47,8 poin pada Oktober 2020. Angka itu lebih baik dibanding bulan sebelumnya yang hanya 47,2 poin. Indikator lainnya, indeks penjualan ritel per September -12, lebih baik dibanding Juni lalu yang mengalami -17.
Sementara surplus neraca perdagangan pada September tercatat USD13,5 miliar, tertinggi sejak 2012. Hanya, untuk indeks Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2020 masih cenderung lemah, bahkan menurun menjadi 79,0 atau lebih rendah dibandingkan dengan 83,4 pada bulan sebelumnya.
Meski demikian, ujar Airlangga, dari segi lapangan usaha, sektor industri yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat di tengah pandemi mampu menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III/2020 sektor jasa kesehatan tumbuh 13,73%, informasi dan komunikasi 3,13%, pengadaan air 1,15%, dan pertanian 2,15%. Kenaikan juga terjadi di sektor kimia dan farmasi.
“Berbagai indikator sudah menunjukkan bahwa Indonesia sudah dalam taraf pemulihan, dan ini menunjukkan bahwa pemulihan ini sudah berada pada jalur yang benar,” kata Airlangga.
Politikus dari Partai Golkar itu juga optimistis terhadap hasil proyeksi yang menyatakan bahwa kemungkinan besar anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat diserap secara keseluruhan pada akhir 2020. (Baca juga: UIN Jakarta Dirikan Pusat Kajian Halal)
Program-program bantuan yang menjadi prioritas pemerintah seperti banpres produktif, subsidi upah, dan kartu Prakerja hampir seluruh anggarannya dapat diserap secara maksimal. “Tentu yang kami dorong utamanya terkait perlindungan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan sektoral/kelembagaan,” katanya.
Di sektor kesehatan, upaya penanganan Covid-19 juga terus dilakukan dan cukup membuahkan hasil. Terbukti dari mulai menurunnya angka positif harian dalam beberapa pekan terakhir. Kemarin jumlah penambahan kasus positif sebanyak 2.853 orang, jauh lebih kecil dibanding beberapa waktu sebelumnya yang selalu mencatatkan penambahan di atas 4.000 orang.
Secara umum Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia relatif lebih terkendali. Ini terlihat dari kasus aktif Covid-19 di Tanah Air yang lebih rendah dibandingkan dengan global dengan selisih 14,27%.
“Kalau kita lihat secara nasional, angka kasus aktif kita adalah 12,52%, sedangkan di dunia ini kasus aktifnya adalah 26,79%. Jadi, kita lebih rendah dan selisihnya 14,27%. Dan, ini dari waktu ke waktu selalu turun kasus aktifnya. Kasus aktif artinya kasus yang sedang sakit,” ungkap Wiku.
Subsidi Upah
Di bagian lain, untuk membantu kalangan pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pembayaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) termin kedua telah dicairkan mulai kemarin. Termin kedua ini merupakan penyaluran BSU untuk periode November—Desember. Sebelumnya termin pertama BSU sebesar Rp1,2 juta telah disalurkan pada periode September—Oktober 2020. (Baca juga: 7 Cara Sederhana Atasi Masalah Lambung)
Jumlah dana yang diberikan kepada pekerja/buruh penerima tetap sama, yakni Rp1,2 juta (Rp600.000 per bulan). Adapun mekanisme pencairan tetap mengikuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dibagi per tahap (batch).
“Kita pastikan termin kedua BSU sudah cair hari ini (kemarin). Saya dapat laporan bahwa data penerima BSU tahap pertama sebanyak 2.180.382 orang sudah diproses ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Selanjutnya akan ditransfer ke bank penyalur dan dicairkan ke masing-masing rekening penerima baik rekening Himbara maupun non-Himbara sama dengan mekanisme termin pertama,” kata Ida di Jakarta kemarin.
Ida mengatakan, terus berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan subsidi upah bagi para pekerja/buruh di termin kedua ini sehingga dapat segera diterima para pekerja/buruh untuk membantu daya beli dan konsumsi masyarakat.
Dia menambahkan, proses penyaluran BSU termin kedua sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran BSU, perlu dilakukan pemadanan data dengan data wajib pajak. Proses pemadanan data tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi penyaluran BSU agar tepat sasaran.
“Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu, setelah pembayaran termin pertama selesai sekitar dua minggu lalu, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan data. Alhamdulillah hasilnya sudah kami terima hari Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk proses pembayaran termin kedua hari ini,” kata Ida.
Sebagaimana diketahui, bantuan subsidi upah disalurkan kepada para pekerja atau buruh yang bergaji kurang dari Rp5 juta per bulan. Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah sebesar Rp600.000 disalurkan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta. (Baca juga: Penanganan Covid-19 Membaik, Ekonomi Segera Tumbuh)
Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri berpendapat, selama pandemi ekonomi belum diatasi, Indonesia belum akan merangkak ke fase pemulihan investasi. Saat ini yang terjadi adalah yang penting selamat dari resesi.
“Akan ada periode yang disebut sebagai survival, itu adalah sekarang, mencapai titik terendah di kuartal kedua, perbaikan sedikit di kuartal ketiga, naik lagi terus. Tapi, belum sampai ke normal, selama pandemi masih jadi problem, saya melihat periodenya periode survival,” katanya kemarin.
Menurutnya, setelah pandemi bisa diatasi, kegiatan ekonomi mengarah ke normal dan baru bisa masuk ke tahap pemulihan. Dia menekankan, jika belum bisa beroperasi penuh, maka kegiatan investasi bakal tertahan dan berdampak ke perekonomian nasional. (Lihat videonya: Jelang Kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air)
“Pemulihan hanya bisa dilakukan kalau pandeminya harus bisa di-address. Kalau tidak bisa di-address, Anda akan berhadapan yang saya sebut skala ekonomi. Kalau kapasitas terpasangan masih banyak, saya enggak mungkin beroperasi 100%, ngapain saya berinvestasi kan?” ucap mantan menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. (Michelle Natalia/Ferdi Rantung/Rina Anggraeni/Anto Kurniawan)
Berbagai upaya mendukung pemulihan akibat dampak penyebaran virus corona itu terlihat dari sejumlah indikasi ekonomi yang mulai berada di jalur yang tepat. Kendati pada kuartal III/2020, pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi 3,49%, namun data tersebut lebih baik dibanding capaian kuartal sebelumnya, minus 5,32%. (Baca: Baca Doa Ini Sebelum Shalat, Setan Bakal kabur)
“Apa yang dilakukan pemerintah, seluruhnya sudah berada pada jalur yang benar, atau pada jalur yang benar. Kita melihat baik penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan gas dan rem yang seimbang,” tutur Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, indikator lainnya juga bisa dilihat dari Purchasing Managers Index (PMI) yang naik tipis menjadi 47,8 poin pada Oktober 2020. Angka itu lebih baik dibanding bulan sebelumnya yang hanya 47,2 poin. Indikator lainnya, indeks penjualan ritel per September -12, lebih baik dibanding Juni lalu yang mengalami -17.
Sementara surplus neraca perdagangan pada September tercatat USD13,5 miliar, tertinggi sejak 2012. Hanya, untuk indeks Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2020 masih cenderung lemah, bahkan menurun menjadi 79,0 atau lebih rendah dibandingkan dengan 83,4 pada bulan sebelumnya.
Meski demikian, ujar Airlangga, dari segi lapangan usaha, sektor industri yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat di tengah pandemi mampu menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III/2020 sektor jasa kesehatan tumbuh 13,73%, informasi dan komunikasi 3,13%, pengadaan air 1,15%, dan pertanian 2,15%. Kenaikan juga terjadi di sektor kimia dan farmasi.
“Berbagai indikator sudah menunjukkan bahwa Indonesia sudah dalam taraf pemulihan, dan ini menunjukkan bahwa pemulihan ini sudah berada pada jalur yang benar,” kata Airlangga.
Politikus dari Partai Golkar itu juga optimistis terhadap hasil proyeksi yang menyatakan bahwa kemungkinan besar anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat diserap secara keseluruhan pada akhir 2020. (Baca juga: UIN Jakarta Dirikan Pusat Kajian Halal)
Program-program bantuan yang menjadi prioritas pemerintah seperti banpres produktif, subsidi upah, dan kartu Prakerja hampir seluruh anggarannya dapat diserap secara maksimal. “Tentu yang kami dorong utamanya terkait perlindungan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan sektoral/kelembagaan,” katanya.
Di sektor kesehatan, upaya penanganan Covid-19 juga terus dilakukan dan cukup membuahkan hasil. Terbukti dari mulai menurunnya angka positif harian dalam beberapa pekan terakhir. Kemarin jumlah penambahan kasus positif sebanyak 2.853 orang, jauh lebih kecil dibanding beberapa waktu sebelumnya yang selalu mencatatkan penambahan di atas 4.000 orang.
Secara umum Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia relatif lebih terkendali. Ini terlihat dari kasus aktif Covid-19 di Tanah Air yang lebih rendah dibandingkan dengan global dengan selisih 14,27%.
“Kalau kita lihat secara nasional, angka kasus aktif kita adalah 12,52%, sedangkan di dunia ini kasus aktifnya adalah 26,79%. Jadi, kita lebih rendah dan selisihnya 14,27%. Dan, ini dari waktu ke waktu selalu turun kasus aktifnya. Kasus aktif artinya kasus yang sedang sakit,” ungkap Wiku.
Subsidi Upah
Di bagian lain, untuk membantu kalangan pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pembayaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) termin kedua telah dicairkan mulai kemarin. Termin kedua ini merupakan penyaluran BSU untuk periode November—Desember. Sebelumnya termin pertama BSU sebesar Rp1,2 juta telah disalurkan pada periode September—Oktober 2020. (Baca juga: 7 Cara Sederhana Atasi Masalah Lambung)
Jumlah dana yang diberikan kepada pekerja/buruh penerima tetap sama, yakni Rp1,2 juta (Rp600.000 per bulan). Adapun mekanisme pencairan tetap mengikuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dibagi per tahap (batch).
“Kita pastikan termin kedua BSU sudah cair hari ini (kemarin). Saya dapat laporan bahwa data penerima BSU tahap pertama sebanyak 2.180.382 orang sudah diproses ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Selanjutnya akan ditransfer ke bank penyalur dan dicairkan ke masing-masing rekening penerima baik rekening Himbara maupun non-Himbara sama dengan mekanisme termin pertama,” kata Ida di Jakarta kemarin.
Ida mengatakan, terus berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan subsidi upah bagi para pekerja/buruh di termin kedua ini sehingga dapat segera diterima para pekerja/buruh untuk membantu daya beli dan konsumsi masyarakat.
Dia menambahkan, proses penyaluran BSU termin kedua sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran BSU, perlu dilakukan pemadanan data dengan data wajib pajak. Proses pemadanan data tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi penyaluran BSU agar tepat sasaran.
“Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu, setelah pembayaran termin pertama selesai sekitar dua minggu lalu, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan data. Alhamdulillah hasilnya sudah kami terima hari Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk proses pembayaran termin kedua hari ini,” kata Ida.
Sebagaimana diketahui, bantuan subsidi upah disalurkan kepada para pekerja atau buruh yang bergaji kurang dari Rp5 juta per bulan. Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah sebesar Rp600.000 disalurkan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta. (Baca juga: Penanganan Covid-19 Membaik, Ekonomi Segera Tumbuh)
Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri berpendapat, selama pandemi ekonomi belum diatasi, Indonesia belum akan merangkak ke fase pemulihan investasi. Saat ini yang terjadi adalah yang penting selamat dari resesi.
“Akan ada periode yang disebut sebagai survival, itu adalah sekarang, mencapai titik terendah di kuartal kedua, perbaikan sedikit di kuartal ketiga, naik lagi terus. Tapi, belum sampai ke normal, selama pandemi masih jadi problem, saya melihat periodenya periode survival,” katanya kemarin.
Menurutnya, setelah pandemi bisa diatasi, kegiatan ekonomi mengarah ke normal dan baru bisa masuk ke tahap pemulihan. Dia menekankan, jika belum bisa beroperasi penuh, maka kegiatan investasi bakal tertahan dan berdampak ke perekonomian nasional. (Lihat videonya: Jelang Kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air)
“Pemulihan hanya bisa dilakukan kalau pandeminya harus bisa di-address. Kalau tidak bisa di-address, Anda akan berhadapan yang saya sebut skala ekonomi. Kalau kapasitas terpasangan masih banyak, saya enggak mungkin beroperasi 100%, ngapain saya berinvestasi kan?” ucap mantan menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. (Michelle Natalia/Ferdi Rantung/Rina Anggraeni/Anto Kurniawan)
(ysw)
Explore More