KSP: Negara Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan Melalui UU Ciptaker

Saat ini pemerintah sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait JKP. Pemerintah juga berharap, adanya JKP bisa mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 46B ayat 2 UU Ciptaker.

(Baca Juga: Hipmi Sebut UU Cipta Kerja Jadi Solusi Angkatan Kerja Indonesia)

Fadjar menambahkan, sesuai dengan Pasal 46E ayat 1 UU Ciptaker, sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari Modal awal Pemerintah, Rekomposisi iuran Program Jaminan Sosial, dan Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.