Maruf Amin Usul Ada Lembaga Pengawas dan Penjamin Simpanan Koperasi BMT
Senin, 16 November 2020 - 12:42 WIB
loading...
A
A
A
Namun begitu, Maruf menyoroti masih ada beberapa kekurangan dari BMT. Menurut dia, sebagai suatu lembaga simpan pinjam dibutuhkan lembaga pengawas dan lembaga penjaminan simpanan. Namun, hingga kini belum terdapat lembaga pengawas dan lembaga penjaminan untuk koperasi.
“Untuk itu saya meminta agar dalam summit ini juga dibicarakan opsi-opsi untuk dapat mewujudkan berdirinya lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan bagi BMT ini,” ujarnya.
(Baca juga: Banpres Jokowi Sudah Ngucur Rp22,38 Triliun, Bali Jadi Prioritas )
Selain itu, perlu dipikirkan untuk menyusun kembali business process BMT agar dapat menyesuaikan kondisi paska pandemi Covid-19. Termasuk untuk dapat memanfaatkan bantuan untuk mendapatkan pembiayaan murah, seperti KUR, KUR Super Mikro, pembiayaan melalui LPDB, bantuan subsidi bunga, fasilitas restrukturisasi, dan program penjaminan pinjaman.
“Untuk dapat mewujudkan BMT yang handal diperlukan peningkatan kapasitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengawasan internal terkait usaha simpan pinjam atau pembiayaan yang dilakukan oleh masing-masing BMT. Hal ini harus menjadi bagian dari business process yang perlu dibenah,” katanya.
“Untuk itu saya meminta agar dalam summit ini juga dibicarakan opsi-opsi untuk dapat mewujudkan berdirinya lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan bagi BMT ini,” ujarnya.
(Baca juga: Banpres Jokowi Sudah Ngucur Rp22,38 Triliun, Bali Jadi Prioritas )
Selain itu, perlu dipikirkan untuk menyusun kembali business process BMT agar dapat menyesuaikan kondisi paska pandemi Covid-19. Termasuk untuk dapat memanfaatkan bantuan untuk mendapatkan pembiayaan murah, seperti KUR, KUR Super Mikro, pembiayaan melalui LPDB, bantuan subsidi bunga, fasilitas restrukturisasi, dan program penjaminan pinjaman.
“Untuk dapat mewujudkan BMT yang handal diperlukan peningkatan kapasitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengawasan internal terkait usaha simpan pinjam atau pembiayaan yang dilakukan oleh masing-masing BMT. Hal ini harus menjadi bagian dari business process yang perlu dibenah,” katanya.
Lihat Juga :