RI di Jalur yang Benar dalam Pemulihan, Ekonom UI: Ekonomi Bisa Tumbuh 7,5%
Jum'at, 20 November 2020 - 14:10 WIB
loading...
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi membeberkan, Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam menangani resesi dampak wabah covid-19. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi optimistis, outlook perekonomian Indonesia pada 2021 akan bergerak positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Pasalnya, Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam menangani resesi dampak wabah covid-19.
Terlebih kata Fithra, saat ini beberapa negara sudah mengalami pemulihan perekonomian setelah beberapa bulan terdampak covid-19. Salah satunya Jepang yang pertumbuhan ekonominya saat ini sudah positif.
“Turning point (di beberapa negara) itu terjadi karena, jika dibandingkan resesi 2008 yang ekonominya sudah overheating, sekarang, ekonominya bukan overheating. Tetapi itu ditunjang oleh external shock,” kata Fithra dalam sebuah seminar daring bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampak Resesi terhadap Perekonomian saat Ini dan Proyeksi Perekonomian 2021.
(Baca Juga: Ekonomi Negaranya Bangkit, Xi Jinping: China Menempatkan Orang di Atas Segalanya )
Dalam seminar daring yang digelar Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Fithra melanjutkan, tekanan eksternal (external shock) yang berupa Pandemi Covid-19 ini jika tidak ditangani dengan baik akan berujung pada krisis struktural dan bahkan bisa lebih buruk dari tahun 2008.
Untuk itu, kebijakan pemerintah yang tepat dalam merespons resesi akibat wabah ini menjadi faktor penting dalam kebangkitan dari resesi. Kata Fithra, Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam proses pemulihan ekonomi.
“Ini adalah homogenous shock, tekanannya homogen. Semua negara terkena tekanan yang sama. Tapi yang bisa membedakan adalah heterogeneous domestic policy. Pemulihan resesi ini sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dalam negeri. Kita berada di jalur yang benar,” ungkap Advisor Kementerian Perdagangan itu.
(Baca Juga: Dukung Pemulihan Suku Bunga Dipangkas )
Lanjut Fithra, kondisi resesi yang disebakan oleh tekanan eksternal niscaya kembali pada titik kelembamannya dan lalu bangkit ke tingkat equilibrium, ke angka rata-rata pertumbuhan ekonomi. Itu yang membuat beberapa pihak optimis outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021.
“IMF forcast (penerawangan)-nya 6% untuk Indonesia. Juga, Fitch penerawangannya 6,6% pada 2021. Ini yang saya tangkap baseline kita di tahun 2021 itu 7,5%. Moderatnya 4,3% dan paling rendah 3,4%,” beber Direktur Next Policy itu.
Melihat itu, Fithra optimis target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 2021 pada presentase 4,5-5% akan tercapai. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 minus 3,49%.
Optimisme itu semakin kuat jika melihat perekonomian kita saat ini sudah beradaptasi denga kondisi pandemi. “Perekonomian kita sudah lumayan solid dan adaptif terhadap covid,” kata Fithra.
(Baca Juga: Airlangga: Tren Membaik, Sektor Swasta Didorong Optimistis Kembali Berinvestasi )
Optimisme itu juga dapat didukung dengan upaya pemerintah meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru yang luas, dengan mempermudah dan menyederhanakan birokrasi dan regulasi perizinan usaha, melalui UU Cipta Kerja.
Meski demikian, kata Fithra, optimisme pada outlook perekonomian 2021 harus mensyaratkan laju angka covid-19 melandai. Syarat itu disadari oleh Presiden Jokowi. “Beberapa bulan lalu beliau mengatakan bahwa kita tidak akan bisa merestart ekonomi tanpa memperbaiki variable kesehatan,” kata Fithra mengutip Jokowi.
Narasumber lain, Akademisi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Rudi Kurniawan, mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong perekonomian agar kembali ke potensinya dengan kebijakan stimulus fiskal dan moneter.
Yang tak kalah penting, kata Rudi, adalah kebijakan untuk mengatasi persoalan pengangguran agar kembali dan siap ke pasar kerja dan tidak menjadi pengangguran permanen.
“Dengan UU Cipta Kerja, mereka yang di-PHK mendapatkan pelatihan-pelatihan supaya terasah dan tune in untuk kembali ke pasar kerja,” kata peneliti Center for Economics and Development (CEDS) UNPAD ini.
Persoalan pengangguran yang harus diatasi pemerintah bukan saja pekerja yang terdampak wabah yang jumlahnya sekitar 3 jutaan jiwa, tapi juga, menurut Rudi, angkatan kerja baru yang setiap tahunnya bertambah hingga 2 jutaan.
Untuk itu, kemudahan perizinan berusaha dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dan koperasi dalam UU Cipta Kerja, dinilai Rudi, tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja untuk menyerap para pengangguran karena dampak pandemi. Tetapi juga menyerap angkatan kerja baru dan menstimulus masyarakat untuk berwirausaha.
Terlebih kata Fithra, saat ini beberapa negara sudah mengalami pemulihan perekonomian setelah beberapa bulan terdampak covid-19. Salah satunya Jepang yang pertumbuhan ekonominya saat ini sudah positif.
“Turning point (di beberapa negara) itu terjadi karena, jika dibandingkan resesi 2008 yang ekonominya sudah overheating, sekarang, ekonominya bukan overheating. Tetapi itu ditunjang oleh external shock,” kata Fithra dalam sebuah seminar daring bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampak Resesi terhadap Perekonomian saat Ini dan Proyeksi Perekonomian 2021.
(Baca Juga: Ekonomi Negaranya Bangkit, Xi Jinping: China Menempatkan Orang di Atas Segalanya )
Dalam seminar daring yang digelar Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Fithra melanjutkan, tekanan eksternal (external shock) yang berupa Pandemi Covid-19 ini jika tidak ditangani dengan baik akan berujung pada krisis struktural dan bahkan bisa lebih buruk dari tahun 2008.
Untuk itu, kebijakan pemerintah yang tepat dalam merespons resesi akibat wabah ini menjadi faktor penting dalam kebangkitan dari resesi. Kata Fithra, Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam proses pemulihan ekonomi.
“Ini adalah homogenous shock, tekanannya homogen. Semua negara terkena tekanan yang sama. Tapi yang bisa membedakan adalah heterogeneous domestic policy. Pemulihan resesi ini sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dalam negeri. Kita berada di jalur yang benar,” ungkap Advisor Kementerian Perdagangan itu.
(Baca Juga: Dukung Pemulihan Suku Bunga Dipangkas )
Lanjut Fithra, kondisi resesi yang disebakan oleh tekanan eksternal niscaya kembali pada titik kelembamannya dan lalu bangkit ke tingkat equilibrium, ke angka rata-rata pertumbuhan ekonomi. Itu yang membuat beberapa pihak optimis outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021.
“IMF forcast (penerawangan)-nya 6% untuk Indonesia. Juga, Fitch penerawangannya 6,6% pada 2021. Ini yang saya tangkap baseline kita di tahun 2021 itu 7,5%. Moderatnya 4,3% dan paling rendah 3,4%,” beber Direktur Next Policy itu.
Melihat itu, Fithra optimis target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 2021 pada presentase 4,5-5% akan tercapai. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 minus 3,49%.
Optimisme itu semakin kuat jika melihat perekonomian kita saat ini sudah beradaptasi denga kondisi pandemi. “Perekonomian kita sudah lumayan solid dan adaptif terhadap covid,” kata Fithra.
(Baca Juga: Airlangga: Tren Membaik, Sektor Swasta Didorong Optimistis Kembali Berinvestasi )
Optimisme itu juga dapat didukung dengan upaya pemerintah meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru yang luas, dengan mempermudah dan menyederhanakan birokrasi dan regulasi perizinan usaha, melalui UU Cipta Kerja.
Meski demikian, kata Fithra, optimisme pada outlook perekonomian 2021 harus mensyaratkan laju angka covid-19 melandai. Syarat itu disadari oleh Presiden Jokowi. “Beberapa bulan lalu beliau mengatakan bahwa kita tidak akan bisa merestart ekonomi tanpa memperbaiki variable kesehatan,” kata Fithra mengutip Jokowi.
Narasumber lain, Akademisi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Rudi Kurniawan, mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong perekonomian agar kembali ke potensinya dengan kebijakan stimulus fiskal dan moneter.
Yang tak kalah penting, kata Rudi, adalah kebijakan untuk mengatasi persoalan pengangguran agar kembali dan siap ke pasar kerja dan tidak menjadi pengangguran permanen.
“Dengan UU Cipta Kerja, mereka yang di-PHK mendapatkan pelatihan-pelatihan supaya terasah dan tune in untuk kembali ke pasar kerja,” kata peneliti Center for Economics and Development (CEDS) UNPAD ini.
Persoalan pengangguran yang harus diatasi pemerintah bukan saja pekerja yang terdampak wabah yang jumlahnya sekitar 3 jutaan jiwa, tapi juga, menurut Rudi, angkatan kerja baru yang setiap tahunnya bertambah hingga 2 jutaan.
Untuk itu, kemudahan perizinan berusaha dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dan koperasi dalam UU Cipta Kerja, dinilai Rudi, tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja untuk menyerap para pengangguran karena dampak pandemi. Tetapi juga menyerap angkatan kerja baru dan menstimulus masyarakat untuk berwirausaha.
(akr)
Lihat Juga :
