Apa Benar Premium Dihapus? Ini Kata Menteri ESDM

JAKARTA - Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku, tak pernah menyampaikan pernyataan ihwal rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium (RON 88) . Di mana, isu penghapusan BBM dilakukan secara bertahap yang ditargetkan mulai pada 1 Januari 2021 mendatang.

Arifin menegaskan justru yang dilakukan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) adalah mempromosikan Pertalite dengan harga Premium. Bahkan, langkah promosi itu dinilai disambut baik oleh masyarakat di daerah.

"Kami nggak menyampaikan statement apa-apa, yang kami lakukan dan yang dilakukan oleh Pertamina adalah mempromosikan Pertalite dengan harga Premium. Ini beberapa daerah dan ternyata sambutannya cukup baik," ujar Arifin, Jakarta, Senin (23/11/2020).



Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, dia menyebut, Kementerian ESDM dan Pertamina belum menyampaikan penjelasan ihwal isu penghapusan BBM jenis Premium tersebut. Bahkan, dia menduga pemberitaan sejumlah media massa ihwal hal tersebut, dikutip wartawan dari sumber lain.

"Belum ada statement apa-apa dari Kementerian ESDM maupun Pertamina, mungkin sumber-sumber lain yang dikutip media. Sementara ini situasinya seperti biasa, dan alokasi sendiri untuk tahun depan tetap akan kita penuhi," katanya.

Sebelumnya, wacana menghapus BBM Premium secara bertahap ramai diberitakan media. Isu itu pun mengundang sejumlah komentar dari pengamat ekonomi dan energi. Salah satunya mendatang ekonom asal Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara.



Dia mengutarakan, wacana penghapusan BBM Premium hanya satu formalitas saja. Itu karena dalam beberapa tahun terakhir stok BBM Premium sulit ditemukan di sejumlah SPBU. Dia menilai, kelangkaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengalihkan konsumsi masyarakat dari Premium ke Pertalite dan Pertamax.

"Faktanya premium kan sudah sangat sulit ditemukan di SPBU. Tanpa wacana penghapusan premium pun, diam-diam Pertamina memaksa masyarakat memakai Pertalite dan Pertamax," ujar Bhima saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Situasi ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir dengan dalih masyarakat mampu menggunakan BBM non subsidi. Imbasnya, kata dia, daya beli masyarakat sudah terdampak sejak premium sulit ditemukan. "Jadi rencana penghapusan BBM premium itu sekedar formalitas saja lah," ujarnya.