Ekonomi Nasional Dinilai Sudah Memburuk Sebelum Pandemi Covid-19
loading...
Kinerja buruk ekonomi nasional dinilai sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, lantaran kurangnya prioritas dalam pembangunan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kinerja buruk ekonomi nasional dinilai sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, lantaran kurangnya prioritas dalam pembangunan. Anggota fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan hal ini terjadi karena ketidakcermatan pemerintah dalam menjalankan good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prinsip tata kelola pemerintahan itu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ditambah menurutnya pembangunan infrastruktur dinilai terlalu jor-joran.
“Selain itu, kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan. Pembangunan infrastruktur bagus. Akan tetapi, yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ucapnya di Jakarta, Senin (11/5/2020).
Parahnya lagi, pembangunan infrastruktur itu menggunakan hutang luar negeri. Mardani mengatakan ini penyebab buruknya ekonomi nasional. Indonesia terlalu banyak berhutang untuk proyek infrastruktur dalam enam tahun terakhir.
Anggota Komisi II itu meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab. Kemenkeu, menurutnya harus memerintahkan otoritas jasa keuangan untuk menekan perusahaan publik agar transparan.
“OJK harus mewajibkan BUMN atau BUMD dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun. Mereka harus menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang sampai tuntas,” tuturnya.
Mardani mengungkapkan terpuruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), terutama yang papan atas. Masalahnya, kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada posisi direksi dan komisaris untuk pendukung presiden.
“Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar. Hal itu disebabkan buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang,” pungkasnya.
Prinsip tata kelola pemerintahan itu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ditambah menurutnya pembangunan infrastruktur dinilai terlalu jor-joran.
“Selain itu, kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan. Pembangunan infrastruktur bagus. Akan tetapi, yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ucapnya di Jakarta, Senin (11/5/2020).
Parahnya lagi, pembangunan infrastruktur itu menggunakan hutang luar negeri. Mardani mengatakan ini penyebab buruknya ekonomi nasional. Indonesia terlalu banyak berhutang untuk proyek infrastruktur dalam enam tahun terakhir.
Anggota Komisi II itu meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab. Kemenkeu, menurutnya harus memerintahkan otoritas jasa keuangan untuk menekan perusahaan publik agar transparan.
“OJK harus mewajibkan BUMN atau BUMD dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun. Mereka harus menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang sampai tuntas,” tuturnya.
Mardani mengungkapkan terpuruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), terutama yang papan atas. Masalahnya, kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada posisi direksi dan komisaris untuk pendukung presiden.
“Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar. Hal itu disebabkan buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang,” pungkasnya.
(akr)
Explore More