Ini Penyebab BLT Gaji Karyawan di Bank Swasta Lama Cairnya
Rabu, 25 November 2020 - 20:39 WIB
loading...
Ilustrasi uang. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan alasan subsidi gaji belum cair di beberapa bank swasta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan proses penyaluran subsidi upah kendala utamanya adalah status rekening dan data penerima bantuan.
"Yang pertama ada rekening penerima bantuan bermasalah, rekeningnya terduplikasi, rekening sudah tutup, tidak valid, pasif, atau dibekukan, atau nomore rekening tidak sesuai dengan yang di data," jelas Ida secara virtual, Rabu (25/11/2020).
Baca Juga: Pastikan Mobile Banking Aktif, BLT Gaji Karyawan Rp1,2 Juta Cair Lagi
Menurut dia data penerima bantuan yang merupakan BPS Ketenagakerjaan ternyata tidak lengkap. Adapun, pihak Kementerian Ketenagakerhaan melakukan pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait data peneriman program subsidi upah.
"Jadi sempat membuat proses penyaluran bantuan subsidi upah tidak sesuai dengan jadwal," bebernya.
Baca Juga: DPR Ungkap Banyak UMKM Abal-abal Terima BLT, Pemerintah Kudu Piye?
Saat ini, Kementerian menargetkan akan memberikan BSU kepada 15,7 juta pekerja yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan, tapi sampai akhir pada September 2020 BPJS Ketenagakerjaan hanya menerima 14,8 juta data. Dari jumlah tersebut 2,4 juta data tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat penerima subsidi upah. Dengan demikian, total penerima bantuan pada penyaluran tahap II hanya sebesar 12,4 juta penerima. Dari total rencana anggaran yang sebesar Rp37,7 triliun, yang akan direalisasi hanya Rp29,7 triliun.
"Yang pertama ada rekening penerima bantuan bermasalah, rekeningnya terduplikasi, rekening sudah tutup, tidak valid, pasif, atau dibekukan, atau nomore rekening tidak sesuai dengan yang di data," jelas Ida secara virtual, Rabu (25/11/2020).
Baca Juga: Pastikan Mobile Banking Aktif, BLT Gaji Karyawan Rp1,2 Juta Cair Lagi
Menurut dia data penerima bantuan yang merupakan BPS Ketenagakerjaan ternyata tidak lengkap. Adapun, pihak Kementerian Ketenagakerhaan melakukan pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait data peneriman program subsidi upah.
"Jadi sempat membuat proses penyaluran bantuan subsidi upah tidak sesuai dengan jadwal," bebernya.
Baca Juga: DPR Ungkap Banyak UMKM Abal-abal Terima BLT, Pemerintah Kudu Piye?
Saat ini, Kementerian menargetkan akan memberikan BSU kepada 15,7 juta pekerja yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan, tapi sampai akhir pada September 2020 BPJS Ketenagakerjaan hanya menerima 14,8 juta data. Dari jumlah tersebut 2,4 juta data tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat penerima subsidi upah. Dengan demikian, total penerima bantuan pada penyaluran tahap II hanya sebesar 12,4 juta penerima. Dari total rencana anggaran yang sebesar Rp37,7 triliun, yang akan direalisasi hanya Rp29,7 triliun.
(nng)
Lihat Juga :
