DPR Ungkap Banyak UMKM Abal-abal Terima BLT, Pemerintah Kudu Piye?
Rabu, 25 November 2020 - 16:51 WIB
loading...
FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPR mengungkapkan banyak UMKM menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah dan BUMN. Sebab itu perlu Pembenahan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus segera dilakukan agar tidak ada lagi UMKM abal-abal yang menerima program pemberdayaan serta penyaluran stimulus dari berbagai lembaga. Pendataan disertai kolaborasi antar pihak juga dibutuhkan untuk menjangkau UMKM yang belum terlayani layanan oleh perbankan (unbankable) hingga kini.
Anggota Komisi XI DPR, dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, idealnya Indonesia kini sudah memiliki pendataan UMKM yang akurat dan terpadu. Selama pendataan UMKM belum bagus, maka efektifitas berbagai program untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak akan maksimal.
"Dengan data yang lebih akurat, UMKM yang serius dan dikelola baik dapat dipisahkan dari UMKM oportunistik, abal-abal atau jejadian, yang dibuat hanya untuk menyalurkan anggaran atau dana bantuan meski hasilnya tidak jelas. Bahkan, disinyalir, banyak UMKM ‘plat merah’ yang dibuat oleh aparat/petugas penyalur bantuan," kata Hendrawan, Rabu (25/11/2020).
Baca Juga: Jurus Sakti Ma'ruf Amin, Bangkitkan UMKM dari Mati Suri
Saat ini, proses pembuatan pusat data terpadu UMKM telah dimulai Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, basis data tunggal UMKM harus sudah terbentuk maksimal 2 tahun mendatang.
Anggota Komisi XI DPR, dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, idealnya Indonesia kini sudah memiliki pendataan UMKM yang akurat dan terpadu. Selama pendataan UMKM belum bagus, maka efektifitas berbagai program untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak akan maksimal.
"Dengan data yang lebih akurat, UMKM yang serius dan dikelola baik dapat dipisahkan dari UMKM oportunistik, abal-abal atau jejadian, yang dibuat hanya untuk menyalurkan anggaran atau dana bantuan meski hasilnya tidak jelas. Bahkan, disinyalir, banyak UMKM ‘plat merah’ yang dibuat oleh aparat/petugas penyalur bantuan," kata Hendrawan, Rabu (25/11/2020).
Baca Juga: Jurus Sakti Ma'ruf Amin, Bangkitkan UMKM dari Mati Suri
Saat ini, proses pembuatan pusat data terpadu UMKM telah dimulai Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, basis data tunggal UMKM harus sudah terbentuk maksimal 2 tahun mendatang.
Lihat Juga :
