Ekspor Benur Dilanjutkan atau Disetop?
Senin, 30 November 2020 - 09:29 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya kebijakan ekspor benih lobster dihentikan sementara. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.22891/DJPT/Pl.130/XI/2020 tangggal 26 November 2020. Surat edaran tersebut mengatur tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) kepada para Kepala Dinas KP provinsi/kabupaten/kota, Ketua Kelompok Usaha Bersama Penangkap BBL (Benih Bening Lobster), dan para eksportir BBL. (Baca juga: Seleksi Guru PPPK, Guru Wajib Terdata di Dapodik)
Diketahui, kebijakan ekspor benur ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan tersebut diterbitkan eks Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permen KP No. 12 Tahun 2020 tersebut diduga melegitimasi adanya praktik monopoli dalam proses ekspor benih lobster hingga berujung praktik suap atau korupsi.
Mantan MKP periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti merupakan salah satu tokoh publik yang konsisten mengkritisi regulasi tersebut sejak awal diterbitkan. Meski begitu, dalih Susi bukan soal monopoli atau korupsi, namun pada keberlanjutan (sustainability) benih lobster dalam negeri.
Secara ekonomis, dia menilai, benih lobster sebagai sumber daya yang dimiliki Indonesia akan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dibudidayakan. Tidak saja memberikan keuntungan bagi masyarakat, tapi juga bagi negara. (Baca juga: Manfaat Kesehatan dan Nutrisi Susu Kambing)
Diketahui, kebijakan ekspor benur ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan tersebut diterbitkan eks Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permen KP No. 12 Tahun 2020 tersebut diduga melegitimasi adanya praktik monopoli dalam proses ekspor benih lobster hingga berujung praktik suap atau korupsi.
Mantan MKP periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti merupakan salah satu tokoh publik yang konsisten mengkritisi regulasi tersebut sejak awal diterbitkan. Meski begitu, dalih Susi bukan soal monopoli atau korupsi, namun pada keberlanjutan (sustainability) benih lobster dalam negeri.
Secara ekonomis, dia menilai, benih lobster sebagai sumber daya yang dimiliki Indonesia akan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dibudidayakan. Tidak saja memberikan keuntungan bagi masyarakat, tapi juga bagi negara. (Baca juga: Manfaat Kesehatan dan Nutrisi Susu Kambing)
Lihat Juga :
