Hati-hati Ledakan Besar Covid, DBS: Kasus RI Paling Tinggi di ASEAN

Jum'at, 04 Desember 2020 - 12:18 WIB
loading...
Hati-hati Ledakan Besar...
Ilustrasi Covid-19. FOTO/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dalam memasuki 2021, pemerintah akan terus menyeimbangkan krisis kesehatan dengan pemulihan ekonomi hingga vaksinasi massal tercapai. Group Research DBS Philip Wee menuturkan rupiah diperkirakan lebih stabil di kisaran 14.000-15.000 per dolar AS pada 2021 setelah bergejolak pada 2020.

Sebagaimana diketahui, rupiah anjlok 17% menjadi 16.625 per dolar AS pada Maret saat wabah Covid-19 menyebabkan kelangkaan dolar AS secara global. "Itu didominasi oleh dampak pandemi di mana pemerintah berupaya menyeimbangkan keselamatan masyarakat dengan mata pencaharian," katanya saat webinar, Jumat (4/12/2020).

Baca Juga: Simak! Ramalan Ekonomi RI Tahun 2021 dari Bank Terbesar di Asia

Sementara itu, jumlah kasus penderita corona di Indonesia tertinggi di ASEAN dengan angka penderita terakhir terakumulasi melampaui 500.000. Sebab itu awal tahun ini, pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menutup tempat umum, membatasi penggunaan kendaraan umum, dan mengurangi perjalanan antar provinsi, ketimbang menerapkan lockdown penuh.

Langkah tersebut, menurut dia diambil dengan mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin terjadi. Sementara itu, pemerintah daerah juga menerapkan beberapa langkah-langkah pencegahan di wilayah masing-masing. "Hal itu memang membantu memperlambat namun tidak menghentikan penyebaran infeksi," kata dia.

Dengan penerapan berbagai pembatasan, PDB kuartal kedua 2020 menyusut dari -5,3% secara tahunan namun mulai membaik ke angka -3,5% pada kuartal ketiga. Angka ini mengalami kontraksi yang tajam namun lebih kecil dari negara tetangga di kawasan lain. Di sisi lain, terkait suku bunga menurut dia saat ini harus menikmati kondisi carry trade, yakni aksi ambil untung dari selisih tingkat suku bunga antar negara. "Keadaan saat ini mendukung untuk peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia," ujar dia.

Baca Juga: Dikabarkan Merger, Begini Tanggapan Gojek dan Grab

Pasalnya likuiditas global mengalami surplus dengan tingkat margin diskon yang rendah meski terdapat optimisme dari vaksin Covid-19. Pemerintah di berbagai negara juga kemungkinan tidak akan menghentikan kesepakatan. Selain itu pemerintah juga kemungkinan tidak memberi sinyal pengetatan hingga akhir 2021 untuk beberapa waktu. "Maka dari itu pemburu imbal hasil harus mengarahkan pemodal ke dalam aset rupiah, yang belum banyak tersentuh," ucapnya.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sosialisasi Covid-19...
Sosialisasi Covid-19 Masif, Bawaslu: Pelaksanaan Pilkada Berjalan Lancar
Tahapan Pilkada Masih...
Tahapan Pilkada Masih Panjang, Tetap Waspada Covid-19!
Protokol Kesehatan Kunci...
Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada Serentak 2020
Rekomendasi
Tiru Israel, Taiwan...
Tiru Israel, Taiwan Gunakan AI untuk Rekrut Informan dan Whistleblower China
Bela Ruben Onsu, Betrand...
Bela Ruben Onsu, Betrand Peto Mengaku Pernah Ditampar Keluarga Sarwendah
Rieke Diah Pitaloka...
Rieke Diah Pitaloka Dikritik Akademisi: Melihat Dukungan Manajemen Jangan Sempit
Berita Terkini
Mengulik Alasan di Balik...
Mengulik Alasan di Balik Kenaikan Harga Pertamax: Demi Jaga Investor dan Keuangan
Tren Paylater Makin...
Tren Paylater Makin Menjangkit, Literasi Keuangan Dinilai Jadi Faktor Penting
Dikepung Sanksi Barat,...
Dikepung Sanksi Barat, Rusia Malah Cetak Rekor Hampir Semua Warganya Punya Kerjaan!
Bocoran Isi Kesepakatan...
Bocoran Isi Kesepakatan AS-Iran: Barter Minyak, Aset Triliunan, hingga Senjata Nuklir
Pendaftaran Program...
Pendaftaran Program Magang ke Jepang Dibuka Kemnaker, Begini Caranya
Perkuat Rupiah, BI dan...
Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS
Infografis
Waspada, Kasus COVID-19...
Waspada, Kasus COVID-19 Meningkat 2 Kali Lipat di Singapura
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved