Pengawasan Internal Pemerintah Lemah Jadi Celah Korupsi Bansos
Selasa, 08 Desember 2020 - 12:34 WIB
loading...
A
A
A
"Dalam diskusi-diskusi virtual sejak awal kami ingatkan bansos pangan sebaiknya menggunakan pendekatan digital. Pemerintah sekarang sering melupakan proses, transparansi, dan akuntabilitas. Terlalu yakin dan hanya mengejar hasil. Dalam penerapan seharusnya tidak boleh asal-asalan," sambungnya.
Dalam bantuan sosial sembako pemerintah melakukan pengadaan dan mendistribusikannya sendiri. Model ini memberikan ruang sangat besar bagi vendor untuk bermain. "Ini modusnya sangat sederhana, tinggal lihat transaksi dan rekaman pembicaraan," tambahnya.
(Baca juga: Bansos Sembako Jabodetabek Rp300 Ribu Disunat Ceban, Mensos Dapat Berapa M? )
Menurut dia, bantuan pangan harusnya menggunakan transfer dengan e-voucher dan bisa ambil di warung atau ritel terdekat sesuai kebutuhan.
"Tinggal ditransfer. Saya lihat sudah digunakan, tapi kenapa skema konvensional ini diteruskan. Kalau pada awal pandemi darurat bisa dimaklumi, tapi jangan dibiarkan terus," tuturnya.
Dalam bantuan sosial sembako pemerintah melakukan pengadaan dan mendistribusikannya sendiri. Model ini memberikan ruang sangat besar bagi vendor untuk bermain. "Ini modusnya sangat sederhana, tinggal lihat transaksi dan rekaman pembicaraan," tambahnya.
(Baca juga: Bansos Sembako Jabodetabek Rp300 Ribu Disunat Ceban, Mensos Dapat Berapa M? )
Menurut dia, bantuan pangan harusnya menggunakan transfer dengan e-voucher dan bisa ambil di warung atau ritel terdekat sesuai kebutuhan.
"Tinggal ditransfer. Saya lihat sudah digunakan, tapi kenapa skema konvensional ini diteruskan. Kalau pada awal pandemi darurat bisa dimaklumi, tapi jangan dibiarkan terus," tuturnya.
Lihat Juga :
