Ada Banyak Program UMKM, Kenapa RI Harus Utang ke Luar Negeri?
loading...
ADB Memberikan Pinjaman ke Pemerintah Sebesar USD500 juta untuk pelaku UMKM. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Untuk memperkuat akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman ke pemerintah Indonesia sebesar USD500 juta atau setara Rp7 triliun (Rp14.000 per dolar AS).
(Baca juga : Biaya Renovasi Perkantoran di Jepang Paling Mahal )
ADB telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta untuk menunjang upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM, serta kelompok marjinal seperti perempuan dan kaum muda.
(Baca juga : Rumah di Bawah Rp1,5 Miliar Paling Banyak Dicari, Daya Beli Kembali? )
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai sebenarnya Indonesia tidak memerlukan pinjaman luar negeri untuk mengembangkan pelaku usaha kecil khususnya UMKM yang orientasi pasarnya dalam negeri.
“Apalagi sesungguhnya program pengembangan usaha mikro kecil, kita sudah sangat banyak dan tidak tertata tapi bahkan cenderung overlapping,” kata Piter saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (9/12/2020).
Menurut dia, Indonesia sudah punya program kredit usaha rakyat (KUR), dana bergulir kementerian, dan ada juga bantuan dari BUMN yang disebut Program Kemitraan. “Kita juga punya program ULaMM dan Mekar-nya PNM. Belum lagi kita punya ribuan BPR dan lembaga keuangan mikro,” ucapnya.
Saat ini, yang dibutuhkan justru sebenarnya menata agar semua program bantuan kepada UMKM ini agar benar-benar bersinergi, saling melengkapi dan bisa menjangkau seluruh UMKM. “Bila itu terjadi inklusi keuangan otomatis akan berhasil,” tegasya
Untuk diketahui, Program Promosi Inklusi Keuangan Inovatif akan membantu pemerintah menyasar dan memantau inklusi keuangan secara lebih baik, meningkatkan infrastruktur pembayaran, serta memperkuat kerangka regulasi bagi layanan keuangan digital, privasi data, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan.
Program ini akan membantu membangun sektor layanan keuangan yang lebih inklusif, yang akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menunjang pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia.
“Dukungan reformasi dari program ini memungkinkan kebijakan dan teknologi yang mendorong inovasi dan menambah inklusi keuangan dengan membuka akses ke produk dan layanan keuangan formal, meningkatkan kualitas layanan tersebut, serta menjangkau populasi yang lebih luas dan belum sepenuhnya terlayani,” kata Spesialis Sektor Keuangan ADB untuk Asia Tenggara Poornima Jayawardana.
(Baca juga : Biaya Renovasi Perkantoran di Jepang Paling Mahal )
ADB telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta untuk menunjang upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM, serta kelompok marjinal seperti perempuan dan kaum muda.
(Baca juga : Rumah di Bawah Rp1,5 Miliar Paling Banyak Dicari, Daya Beli Kembali? )
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai sebenarnya Indonesia tidak memerlukan pinjaman luar negeri untuk mengembangkan pelaku usaha kecil khususnya UMKM yang orientasi pasarnya dalam negeri.
“Apalagi sesungguhnya program pengembangan usaha mikro kecil, kita sudah sangat banyak dan tidak tertata tapi bahkan cenderung overlapping,” kata Piter saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (9/12/2020).
Menurut dia, Indonesia sudah punya program kredit usaha rakyat (KUR), dana bergulir kementerian, dan ada juga bantuan dari BUMN yang disebut Program Kemitraan. “Kita juga punya program ULaMM dan Mekar-nya PNM. Belum lagi kita punya ribuan BPR dan lembaga keuangan mikro,” ucapnya.
Saat ini, yang dibutuhkan justru sebenarnya menata agar semua program bantuan kepada UMKM ini agar benar-benar bersinergi, saling melengkapi dan bisa menjangkau seluruh UMKM. “Bila itu terjadi inklusi keuangan otomatis akan berhasil,” tegasya
Untuk diketahui, Program Promosi Inklusi Keuangan Inovatif akan membantu pemerintah menyasar dan memantau inklusi keuangan secara lebih baik, meningkatkan infrastruktur pembayaran, serta memperkuat kerangka regulasi bagi layanan keuangan digital, privasi data, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan.
Program ini akan membantu membangun sektor layanan keuangan yang lebih inklusif, yang akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menunjang pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia.
“Dukungan reformasi dari program ini memungkinkan kebijakan dan teknologi yang mendorong inovasi dan menambah inklusi keuangan dengan membuka akses ke produk dan layanan keuangan formal, meningkatkan kualitas layanan tersebut, serta menjangkau populasi yang lebih luas dan belum sepenuhnya terlayani,” kata Spesialis Sektor Keuangan ADB untuk Asia Tenggara Poornima Jayawardana.
(her)
Explore More