BPH Migas dan Pertamina Resmikan 44 Lokasi BBM 1 Harga
loading...
PT. Pertamina (Persero) Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/12/20) Kepala BPH Migas bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina (Persero) Nur Muhammad Zain, meresmi
A
A
A
MATARAM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memiliki tugas untuk mengatur dan menetapkan Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak, Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Tarif Pengangkutan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi.
Dalam rangka menjamin ketersedian dan keadilan di bidang energi diseluruh wilayah NKRI khususnya bagi masyarakat pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Pemerintah membuat program revolusioner berupa BBM 1 Harga.
Program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2016 ini ditujukan untuk menyeragamkan harga jual resmi BBM jenis Bahan Bakar Penugasan (Premium/RON 88) sebesar Rp6.450/liter dan jenis Bahan Bakar Tertentu (Solar) Rp5.150/liter hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia. Kehadiran lembaga penyalur BBM 1 Harga sebagai upaya pemerintah wujudkan energi berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T.
Pada kurun Tahun 2017-2019, BPH Migas telah berhasil mengawal dan melakukan supervisi terhadap pembangunan penyalur BBM 1 Harga dengan capaian sebanyak 170 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga. BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan pembangunan Penyalur BBM 1 Harga pada Lokasi Tertentu yang telah ditetapkan dengan rincian PT Pertamina (Persero) sebanyak 160 dan PT AKR Corporindo Tbk 10 Lembaga Penyalur .
Untuk Tahun 2020-2024, sesuai dengan arahan Presiden bahwa Program BBM 1 Harga akan dilanjutkan dengan target sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah terbangunnya 330 lembaga penyalur BBM 1 Harga dengan rincian target hahun 2020 sebanyak 83 Penyalur, 2021 sebanyak 76, tahun 2022 sebanyak 72, tahun 2023 sebanyak 56 dan tahun 2024 sebanyak 43 Penyalur.
Untuk Tahun 2020 target pembangunan 83 lembaga penyalur BBM 1 Harga tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten, 83 Kecamatan dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan penyalur BBM 1 Harga tersebut.
Bertempat di Terminal BBM PT. Pertamina (Persero) Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/12/20) Kepala BPH Migas bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina (Persero) Nur Muhammad Zain, meresmikan secara serentak 44 Penyalur BBM 1 Harga.
“Pemerintah ingin mewujudkan keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang energi dan ini tidak hanya jargon, tapi telah dibuktikan dengan diresmikannya program BBM satu harga ini. Alhamdulillah walaupun tahun 2020 ini terjadi pandemi covid-19, dengan kerja keras, sinergi, koordinasi dan kerja sama yang luar biasa antara BPH Migas, PT. Pertamina (Persero), Pemerintah Daerah maka target pembangunan Penyalur BBM 1 harga dapat selesai tepat waktu” Jelas Ifan, sapaan M Fanshurullah Asa di lokasi peresmian.
Dengan diresmikan secara serentak 44 Penyalur BBM 1 Harga ini, maka target pembangunan 83 lembaga penyalur BBM 1 Harga di tahun 2020 telah tercapai tepat waktu.
Ifan menjelaskan, target 83 lokasi penyalur BBM 1 Harga di tahun 2020 tersebar di wilayah 3T dengan rincian 13 Penyalur di Sumatera, 13 di Kalimantan, 21 di NTB dan NTT, 7 di Sulawesi, dan 29 Penyalur di Maluku dan Papua. 44 Penyalur BBM 1 Harga yang diresmikan hari ini meliputi 1 Penyalur di Propinsi Aceh, 1 Riau, 2 Kepulauan Riau, 4 NTB, 6 NTT, 4 Kaltara, 2 Kalbar, 1 Sulteng, 5 Maluku, 7 Maluku Utara, 3 Papua, dan 8 Penyalur di Papua Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh Alokasi Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga sebanyak 19 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga Tahun 2020-2024 dan untuk tahun 2020 ini, sebanyak 5 Penyalur.
Ifan juga berharap agar dilakukan pengawasan secara bersama-sama baik dari BPH Migas, Pemerintah Daerah, Kepolisian, PT. Pertamina (Persero) dan masyarakat agar BBM 1 Harga dapat tepat sasaran dan tepat volume, serta tidak disalahgunakan, dan PT. Pertamina agar tetap menjaga suplai BBM.
“BBM subsidi jangan sampai dijual ke pihak industri, karena ini hak masyarakat kecil seperti nelayan, petani dan pengusaha kecil atau UMKM. BBM 1 Harga adalah keadilan yg menggerakkan pertumbuhan ekonomi bangsa” tambah Ifan.
Kehadiran BBM 1 Harga telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3 T. hal ini sejalan dengan Visi & Misi Presiden RI yaitu membangun dari wilayah Tertinggal Terdepan dan Terluar.
Lebih lanjut Ifan menjelaskan bahwa teori Trickle Down Effect oleh Albert Hirschman ini dikutip untuk menjelaskan BBM 1 harga adalah Antitesis terhadap teori tersebut karena Keadilan justru yang Menggerakan Pertumbuhan Ekonomi bukan sebaliknya yang mesti dengan pertumbuhan yang terpusat lalu menetes ke daerah untuk mewujudkan “keadilan”.
Mantra atau ide ini disebut dalam Nawacita membangun dari pinggiran alias wilayah 3T
“Jadi satu saat kita bercita-cita dan optimis wilayah 3T adalah menjadi Kawasan baru penggerak pertumbuhan ekonomi” demikian pernyataaan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, yang pernah menjadi peserta terbaik Lemhannas RI angkatan 44 tahun 2010.
Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal yang hadir dalam acara mengungkapkan, dengan program satu harga ini perekonomiannya tumbuh hingga 5,8 persen yang sebelumnya hanya 3 persen. Oleh karena itu ketersediaan BBM dengan satu harga ini sangat menunjang pertumbuhan ekonomi.
"Kami berharap, ini harus dilanjutkan ke wilayah lainnya, sehingga perekonomian indonesia khususnya di wilayah 3 T ini akan meningkat, yang tadinya beli solar mahal kan bisa disisihkan untuk keluarga jika satu harga," ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdul Hamid menceritakan dengan satu harga nelayan maupun transportasi lainnya juga menjadi murah, sehingga daya beli masyarakat juga semakin meningkat dan otomatis ekonomi semakin baik. (syarif wibowo)
Dalam rangka menjamin ketersedian dan keadilan di bidang energi diseluruh wilayah NKRI khususnya bagi masyarakat pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Pemerintah membuat program revolusioner berupa BBM 1 Harga.
Program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2016 ini ditujukan untuk menyeragamkan harga jual resmi BBM jenis Bahan Bakar Penugasan (Premium/RON 88) sebesar Rp6.450/liter dan jenis Bahan Bakar Tertentu (Solar) Rp5.150/liter hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia. Kehadiran lembaga penyalur BBM 1 Harga sebagai upaya pemerintah wujudkan energi berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T.
Pada kurun Tahun 2017-2019, BPH Migas telah berhasil mengawal dan melakukan supervisi terhadap pembangunan penyalur BBM 1 Harga dengan capaian sebanyak 170 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga. BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan pembangunan Penyalur BBM 1 Harga pada Lokasi Tertentu yang telah ditetapkan dengan rincian PT Pertamina (Persero) sebanyak 160 dan PT AKR Corporindo Tbk 10 Lembaga Penyalur .
Untuk Tahun 2020-2024, sesuai dengan arahan Presiden bahwa Program BBM 1 Harga akan dilanjutkan dengan target sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah terbangunnya 330 lembaga penyalur BBM 1 Harga dengan rincian target hahun 2020 sebanyak 83 Penyalur, 2021 sebanyak 76, tahun 2022 sebanyak 72, tahun 2023 sebanyak 56 dan tahun 2024 sebanyak 43 Penyalur.
Untuk Tahun 2020 target pembangunan 83 lembaga penyalur BBM 1 Harga tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten, 83 Kecamatan dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan penyalur BBM 1 Harga tersebut.
Bertempat di Terminal BBM PT. Pertamina (Persero) Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/12/20) Kepala BPH Migas bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina (Persero) Nur Muhammad Zain, meresmikan secara serentak 44 Penyalur BBM 1 Harga.
“Pemerintah ingin mewujudkan keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang energi dan ini tidak hanya jargon, tapi telah dibuktikan dengan diresmikannya program BBM satu harga ini. Alhamdulillah walaupun tahun 2020 ini terjadi pandemi covid-19, dengan kerja keras, sinergi, koordinasi dan kerja sama yang luar biasa antara BPH Migas, PT. Pertamina (Persero), Pemerintah Daerah maka target pembangunan Penyalur BBM 1 harga dapat selesai tepat waktu” Jelas Ifan, sapaan M Fanshurullah Asa di lokasi peresmian.
Dengan diresmikan secara serentak 44 Penyalur BBM 1 Harga ini, maka target pembangunan 83 lembaga penyalur BBM 1 Harga di tahun 2020 telah tercapai tepat waktu.
Ifan menjelaskan, target 83 lokasi penyalur BBM 1 Harga di tahun 2020 tersebar di wilayah 3T dengan rincian 13 Penyalur di Sumatera, 13 di Kalimantan, 21 di NTB dan NTT, 7 di Sulawesi, dan 29 Penyalur di Maluku dan Papua. 44 Penyalur BBM 1 Harga yang diresmikan hari ini meliputi 1 Penyalur di Propinsi Aceh, 1 Riau, 2 Kepulauan Riau, 4 NTB, 6 NTT, 4 Kaltara, 2 Kalbar, 1 Sulteng, 5 Maluku, 7 Maluku Utara, 3 Papua, dan 8 Penyalur di Papua Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh Alokasi Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga sebanyak 19 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga Tahun 2020-2024 dan untuk tahun 2020 ini, sebanyak 5 Penyalur.
Ifan juga berharap agar dilakukan pengawasan secara bersama-sama baik dari BPH Migas, Pemerintah Daerah, Kepolisian, PT. Pertamina (Persero) dan masyarakat agar BBM 1 Harga dapat tepat sasaran dan tepat volume, serta tidak disalahgunakan, dan PT. Pertamina agar tetap menjaga suplai BBM.
“BBM subsidi jangan sampai dijual ke pihak industri, karena ini hak masyarakat kecil seperti nelayan, petani dan pengusaha kecil atau UMKM. BBM 1 Harga adalah keadilan yg menggerakkan pertumbuhan ekonomi bangsa” tambah Ifan.
Kehadiran BBM 1 Harga telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3 T. hal ini sejalan dengan Visi & Misi Presiden RI yaitu membangun dari wilayah Tertinggal Terdepan dan Terluar.
Lebih lanjut Ifan menjelaskan bahwa teori Trickle Down Effect oleh Albert Hirschman ini dikutip untuk menjelaskan BBM 1 harga adalah Antitesis terhadap teori tersebut karena Keadilan justru yang Menggerakan Pertumbuhan Ekonomi bukan sebaliknya yang mesti dengan pertumbuhan yang terpusat lalu menetes ke daerah untuk mewujudkan “keadilan”.
Mantra atau ide ini disebut dalam Nawacita membangun dari pinggiran alias wilayah 3T
“Jadi satu saat kita bercita-cita dan optimis wilayah 3T adalah menjadi Kawasan baru penggerak pertumbuhan ekonomi” demikian pernyataaan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, yang pernah menjadi peserta terbaik Lemhannas RI angkatan 44 tahun 2010.
Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal yang hadir dalam acara mengungkapkan, dengan program satu harga ini perekonomiannya tumbuh hingga 5,8 persen yang sebelumnya hanya 3 persen. Oleh karena itu ketersediaan BBM dengan satu harga ini sangat menunjang pertumbuhan ekonomi.
"Kami berharap, ini harus dilanjutkan ke wilayah lainnya, sehingga perekonomian indonesia khususnya di wilayah 3 T ini akan meningkat, yang tadinya beli solar mahal kan bisa disisihkan untuk keluarga jika satu harga," ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdul Hamid menceritakan dengan satu harga nelayan maupun transportasi lainnya juga menjadi murah, sehingga daya beli masyarakat juga semakin meningkat dan otomatis ekonomi semakin baik. (syarif wibowo)
(alf)
Explore More