Sri Mulyani Cari Cara Agar Duit Bansos Tidak Jadi Bancakan Pejabat

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan perbaikan data soal penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 . Hal itu guna mencegah korupsi dana bansos mengingat dana yang digulirkan cukup besar.

"APBN instrumen luar biasa penting dalam jalankan program untuk tangani Covid-19 baik kesehatan maupun bansos," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (14/12/2020).



Menurut dia belanja negara untuk bidang sosial meningkat sangat pesat tahun 2020. Hal itu sebagai upaya menjaga dan melindungi daya beli masyarakat terutama pada 40% masyarakat terbawah. "Ini sudah cukup memberikan beberapa hasil yang harus kita terus fokuskan agar betul-betul bisa diterima masyarakat dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya orang miskin baru," imbuhnya .

Dia mengungkpan program pemulihan ekonomi nasional melalui bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk agar terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19. Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut.



"Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral hazard," tandasnya.