Tak Ingin Nasib BLT Karyawan Seperti Bansos, Menaker Libatkan KPK
Minggu, 13 Desember 2020 - 21:00 WIB
loading...
FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah bisa tersalurkan tepat sasaran. Sebab itu Kemenaker melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi distribusi BLT karyawan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BSU, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan berbagai piha. Seperti misalnya antaranya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.
“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/12/2020).
Baca Juga: BLT Jadi Obat Kenaikan Cukai Rokok Bagi Buruh dan Petani Tembakau
Ida menambahkan, hingga 8 Desember 2020, pemerintah sudah menyalurkan anggaran Rp13,228 triliun untuk BSU termin kedua. Angka tersebut telah disalurkan kepada 11.023.780 pekerja yang gajinya terdampak pandemi Covid-19. Adapun rinciannya, besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah anggarannya mencapai Rp2,613 triliun.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BSU, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan berbagai piha. Seperti misalnya antaranya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.
“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/12/2020).
Baca Juga: BLT Jadi Obat Kenaikan Cukai Rokok Bagi Buruh dan Petani Tembakau
Ida menambahkan, hingga 8 Desember 2020, pemerintah sudah menyalurkan anggaran Rp13,228 triliun untuk BSU termin kedua. Angka tersebut telah disalurkan kepada 11.023.780 pekerja yang gajinya terdampak pandemi Covid-19. Adapun rinciannya, besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah anggarannya mencapai Rp2,613 triliun.
Lihat Juga :
