Gelar Kongres I, SNNU Ungkap Agenda Utama Sejahterakan Nelayan
Rabu, 16 Desember 2020 - 21:08 WIB
loading...
Ketua Umum PP SNNU Witjaksono. FOTO/dok.SSNU
A
A
A
JAKARTA - Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) telah menyiapkan dua agenda utama dalam rangka menyejahterakan para nelayan. Agenda itu diantaranya sektor perekonomian dan jaminan sosial. Hal ini ditegakan oleh Ketua Umum PP SNNU Witjaksono, yang terpilih secara aklamasi, saat Kongres I SNNU yang digelar baik secara offlne maupun virtual di Ponpes Qomaruh Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, mulai dari Minggu sampai dengan Selasa, atau tepatnya 13-15 Desember 2020.
Agenda pertama yaitu bidang perkonomian, dimana kami telah menyusun kerjasama dengan para investor asing, untuk mengelola potensi laut agar masyarakat sekitar pesisir ikut dalam pembesaran benur. "Kita tidak mau kejadian seperti ekspor benur lobster kembali terjadi. Makanya kita ingin datangkan investornya, agar potensi sektor kelautan dan perikanan yang ada bisa dikembangkan di dalam negeri, sehingga mempunyai nilai tambah, dan semua nelayan bisa dilibatkan," ujar dia melalui keterangan resminya yang diterima SINDOnews, di Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Baca Juga: Merasa Kehilangan, KH Said Aqil Kenang Sosok Kiai Noer Muhammad Iskandar
Selanjutnya yang ke dua, sambung pria yang akrab di sapa Mas Witjak ini, yaitu pada bidang jaminan sosial, berupa asuransi jiwa kepada nelayan Indonesia, sekaligus perjuangan bersama menuju pemerataan. "SNNU tidak ingin kekayaan laut kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, karenanya SNNU akan terus memberikan kesempatan agar para nelayan mendapatkan hak-haknya sehingga kesejahteraan di kalangan nelayan benar-benar terwujud," ungkapnya.
Menurut dia upaya tersebut dilakukan mengingat tren jumlah nelayan di Indonesia menurun. Ini mengindikasikan bahwa profesi nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional dianggap belum memberikan jaminan kesejahteraan dibanding profesi lainnya. Untuk itu, kami (SNNU) ) sebagai badan otonom resmi yang berdiri digagas pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang tahun 2015, ingin berkontribusi langsung turun ke lapangan agar nelayan kita bisa lebih maju dan sejahtera.
"SNNU hadir sebagai bentuk kepedulian Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan taraf hidup masyarakat nelayan pesisir dan pelaku usaha perikanan sebagai hak atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia," kata dia.
Agenda pertama yaitu bidang perkonomian, dimana kami telah menyusun kerjasama dengan para investor asing, untuk mengelola potensi laut agar masyarakat sekitar pesisir ikut dalam pembesaran benur. "Kita tidak mau kejadian seperti ekspor benur lobster kembali terjadi. Makanya kita ingin datangkan investornya, agar potensi sektor kelautan dan perikanan yang ada bisa dikembangkan di dalam negeri, sehingga mempunyai nilai tambah, dan semua nelayan bisa dilibatkan," ujar dia melalui keterangan resminya yang diterima SINDOnews, di Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Baca Juga: Merasa Kehilangan, KH Said Aqil Kenang Sosok Kiai Noer Muhammad Iskandar
Selanjutnya yang ke dua, sambung pria yang akrab di sapa Mas Witjak ini, yaitu pada bidang jaminan sosial, berupa asuransi jiwa kepada nelayan Indonesia, sekaligus perjuangan bersama menuju pemerataan. "SNNU tidak ingin kekayaan laut kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, karenanya SNNU akan terus memberikan kesempatan agar para nelayan mendapatkan hak-haknya sehingga kesejahteraan di kalangan nelayan benar-benar terwujud," ungkapnya.
Menurut dia upaya tersebut dilakukan mengingat tren jumlah nelayan di Indonesia menurun. Ini mengindikasikan bahwa profesi nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional dianggap belum memberikan jaminan kesejahteraan dibanding profesi lainnya. Untuk itu, kami (SNNU) ) sebagai badan otonom resmi yang berdiri digagas pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang tahun 2015, ingin berkontribusi langsung turun ke lapangan agar nelayan kita bisa lebih maju dan sejahtera.
"SNNU hadir sebagai bentuk kepedulian Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan taraf hidup masyarakat nelayan pesisir dan pelaku usaha perikanan sebagai hak atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia," kata dia.
Lihat Juga :
