Duh! Bank Dunia Ramal Utang Indonesia 'Lompat' Jadi 43% PDB di 2022
Kamis, 17 Desember 2020 - 16:35 WIB
loading...
Utang Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 43% dari PDB pada tahun 2022 mendatang dan baru stabil di 2023-2024. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Bank Dunia memproyeksikan utang Indonesia di 2022 akan melompat menjadi 43% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan defisit fiskal yang mencapai 3% terhadap PDB. Hal ini diungkapkan dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) 2020.
(Baca juga : Pertama Kali dalam Sejarah, AI Jadi Copilot Pesawat Militer AS )
"Utang publik diproyeksikan meningkat signifikan hingga 43,0% terhadap PDB pada tahun 2022 dan kemudian mulai stabil pada tahun 2023-2024," tulis Bank Dunia dalam laporan yang dikutip Kamis (17/12/2020).
(Baca Juga: Utang Luar Negeri Bengkak, Butuh 4 Tahun Baru Bisa Lunas)
Diketahui, rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia terhadap PDB pada akhir Oktober 2020 adalah sebesar 38,8%. Menurut laporan itu, prioritas utama negara ini adalah untuk menghindari kemunduran akibat perkembangan buruk terkait pandemi. Kesehatan publik tetap menjadi prioritas teratas untuk mengizinkan ekonomi tetap terbuka dan bergerak menuju pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan aman.
(Baca juga : ASN Terpapar Radikalisme, Kemenag: Tidak Ada Pilihan, Harus Diberhentikan )
"Ini memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pengetesan dan pelacakan kontak, serta langkah-langkah kesehatan publik lainnya dan persiapan untuk pengadaan dan pemberian vaksin yang aman dan efektif secara luas begitu selesai dikembangkan dan disetujui," tulisnya.
(Baca juga : Pemprov Bali: Wajib PCR Test Demi Lindungi Masyarakat )
Disebutkan pula bahwa dukungan kepada rumah tangga dan perusahaan yang terdampak akan perlu dijaga sampai krisis telah terkendali dan kerangka kebijakan diperlukan agar pemulihan tetap berbasis bukti, transparan dan adaptif.
(Baca Juga: Jokowi Dorong Daerah Percepat Terbitkan Surat Utang)
Tantangan-tantangan utama untuk bantuan sosial adalah untuk menjaga cakupan dan kecukupan program yang ada serta memperkuat mekanisme untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan warga miskin dan rentan.
Dengan pulihnya ekonomi secara perlahan, dukungan likuiditas yang disalurkan melalui sektor keuangan perlu disesuaikan kembali dan ditargetkan dengan baik kepada peminjam yang layak.
(Baca juga : Pertama Kali dalam Sejarah, AI Jadi Copilot Pesawat Militer AS )
"Utang publik diproyeksikan meningkat signifikan hingga 43,0% terhadap PDB pada tahun 2022 dan kemudian mulai stabil pada tahun 2023-2024," tulis Bank Dunia dalam laporan yang dikutip Kamis (17/12/2020).
(Baca Juga: Utang Luar Negeri Bengkak, Butuh 4 Tahun Baru Bisa Lunas)
Diketahui, rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia terhadap PDB pada akhir Oktober 2020 adalah sebesar 38,8%. Menurut laporan itu, prioritas utama negara ini adalah untuk menghindari kemunduran akibat perkembangan buruk terkait pandemi. Kesehatan publik tetap menjadi prioritas teratas untuk mengizinkan ekonomi tetap terbuka dan bergerak menuju pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan aman.
(Baca juga : ASN Terpapar Radikalisme, Kemenag: Tidak Ada Pilihan, Harus Diberhentikan )
"Ini memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pengetesan dan pelacakan kontak, serta langkah-langkah kesehatan publik lainnya dan persiapan untuk pengadaan dan pemberian vaksin yang aman dan efektif secara luas begitu selesai dikembangkan dan disetujui," tulisnya.
(Baca juga : Pemprov Bali: Wajib PCR Test Demi Lindungi Masyarakat )
Disebutkan pula bahwa dukungan kepada rumah tangga dan perusahaan yang terdampak akan perlu dijaga sampai krisis telah terkendali dan kerangka kebijakan diperlukan agar pemulihan tetap berbasis bukti, transparan dan adaptif.
(Baca Juga: Jokowi Dorong Daerah Percepat Terbitkan Surat Utang)
Tantangan-tantangan utama untuk bantuan sosial adalah untuk menjaga cakupan dan kecukupan program yang ada serta memperkuat mekanisme untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan warga miskin dan rentan.
Dengan pulihnya ekonomi secara perlahan, dukungan likuiditas yang disalurkan melalui sektor keuangan perlu disesuaikan kembali dan ditargetkan dengan baik kepada peminjam yang layak.
(fai)
Lihat Juga :
