Utang Luar Negeri Bengkak, Butuh 4 Tahun Baru Bisa Lunas
Kamis, 17 Desember 2020 - 16:15 WIB
loading...
Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede memperkirakan butuh 4 tahun untuk melunasi utang luar negeri yang membengkak saat ini. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan berusaha membayar utang luar negeri yang terus membengkak dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai informasi, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2020 sebesar USD413,4 miliar (sekitar Rp5.787,6 triliun).
(Baca juga : Januari, WHO Kirim Tim Investigasi ke Wuhan Lacak Asal-usul Covid-19 )
Utang ini terdiri dari ULN sektor publik pemerintah dan bank sentral sebesar USD202,6 miliar dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar USD210,8 miliar.
(Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia di Bulan Oktober 2020 Tumbuh Melambat)
Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengatakan posisi utang Indonesia tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Adapun, pelunasan pembayaran utang Indonesia menurutnya butuh waktu setidaknya 4 tahun ke depan.
"Mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun akan datang (bisa bayar utang). Pemerintah harus tarik pajak lebih banyak lagi supaya bisa menutup akibat utang yang naik akibat dari program ini," kata Raden dalam diskusi secara virtual, Kamis (17/12/2020).
(Baca juga : Telisik Korupsi PT DI, KPK Panggil 2 Komisaris PT Dirgantara Indonesia )
(Baca juga : Januari, WHO Kirim Tim Investigasi ke Wuhan Lacak Asal-usul Covid-19 )
Utang ini terdiri dari ULN sektor publik pemerintah dan bank sentral sebesar USD202,6 miliar dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar USD210,8 miliar.
(Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia di Bulan Oktober 2020 Tumbuh Melambat)
Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengatakan posisi utang Indonesia tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Adapun, pelunasan pembayaran utang Indonesia menurutnya butuh waktu setidaknya 4 tahun ke depan.
"Mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun akan datang (bisa bayar utang). Pemerintah harus tarik pajak lebih banyak lagi supaya bisa menutup akibat utang yang naik akibat dari program ini," kata Raden dalam diskusi secara virtual, Kamis (17/12/2020).
(Baca juga : Telisik Korupsi PT DI, KPK Panggil 2 Komisaris PT Dirgantara Indonesia )
Lihat Juga :
