BKPM Dorong Investasi Inklusif: Usaha Besar Gandeng UMKM
Kamis, 07 Januari 2021 - 02:00 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Di penghujung tahun 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan sebuah program kemitraan antara investor besar, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) .
"Seperti yang Pak Kepala BKPM (Bahlil Lahadalia) sering sampaikan bahwa investasi itu bukan hanya investor besar, yang kecil juga harus diperhatikan. Kita semua tahu UMKM adalah pahlawan, ketika terjadi resesi ekonomi dunia mereka yang akan bertahan menjadi poros penggerak ekonomi bangsa," ujar Pradana Indra Putra, Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional BKPM, pada keterangannya di Jakarta (6/1/2021). ( Baca juga:Di Tengah Pandemi, Pelaku Usaha Cilik Paling Berani Berinvestasi )
Pada rapat final mendorong investasi besar bermitra dengan UMKM yang diselenggarakan BKPM dan PT Surveyor Indonesia, Pradana menambahkan bahwa tujuan program kemitraan adalah agar datangnya investasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi.
"Mendorong investasi berkualitas dan inklusif (trickle down effect), pemerataan ekonomi dan sumber daya secara nasional, pemberdayaan pengusaha lokal, serta percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah beberapa yang kami sampaikan yang menjadi tujuan utama pelaksanaan program kemitraan investor besar dengan UMKM ini," jelasnya.
Pertumbuhan UMKM di Indonesia sendiri terus mengalami kenaikan, namun jumlah usaha mikro dan kecil yang naik menjadi usaha menengah dan besar mengalami stagnansi. Sementara itu UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Kenyataannya bahwa sebanyak 120 juta dari 133 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, baik informal maupun formal. ( Baca juga:Jet Tempur Siluman F-35 Inggris Bakal Dilengkapi Rudal Maut SPEAR3 )
"99% dari total unit usaha di Indonesia, kurang lebih sekitar 64,2 juta unit usaha adalah UMKM. 61,07% dari PDB Indonesia disumbang oleh UMKM dengan mayoritas 37,77% berada di usaha mikro. Maka negara harus hadir unruk UMKM untuk membantu akses permodalan, membantu akses pasar dan marketing, sampai kepada memberikan pelatihan tenaga kerja," tambahnya.
"Seperti yang Pak Kepala BKPM (Bahlil Lahadalia) sering sampaikan bahwa investasi itu bukan hanya investor besar, yang kecil juga harus diperhatikan. Kita semua tahu UMKM adalah pahlawan, ketika terjadi resesi ekonomi dunia mereka yang akan bertahan menjadi poros penggerak ekonomi bangsa," ujar Pradana Indra Putra, Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional BKPM, pada keterangannya di Jakarta (6/1/2021). ( Baca juga:Di Tengah Pandemi, Pelaku Usaha Cilik Paling Berani Berinvestasi )
Pada rapat final mendorong investasi besar bermitra dengan UMKM yang diselenggarakan BKPM dan PT Surveyor Indonesia, Pradana menambahkan bahwa tujuan program kemitraan adalah agar datangnya investasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi.
"Mendorong investasi berkualitas dan inklusif (trickle down effect), pemerataan ekonomi dan sumber daya secara nasional, pemberdayaan pengusaha lokal, serta percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah beberapa yang kami sampaikan yang menjadi tujuan utama pelaksanaan program kemitraan investor besar dengan UMKM ini," jelasnya.
Pertumbuhan UMKM di Indonesia sendiri terus mengalami kenaikan, namun jumlah usaha mikro dan kecil yang naik menjadi usaha menengah dan besar mengalami stagnansi. Sementara itu UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Kenyataannya bahwa sebanyak 120 juta dari 133 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, baik informal maupun formal. ( Baca juga:Jet Tempur Siluman F-35 Inggris Bakal Dilengkapi Rudal Maut SPEAR3 )
"99% dari total unit usaha di Indonesia, kurang lebih sekitar 64,2 juta unit usaha adalah UMKM. 61,07% dari PDB Indonesia disumbang oleh UMKM dengan mayoritas 37,77% berada di usaha mikro. Maka negara harus hadir unruk UMKM untuk membantu akses permodalan, membantu akses pasar dan marketing, sampai kepada memberikan pelatihan tenaga kerja," tambahnya.
(uka)
Lihat Juga :
