Korban Grab Toko Bikin 100 Laporan, BPKN Sebut Tanggung Jawab Kemenkominfo
Senin, 11 Januari 2021 - 18:17 WIB
loading...
Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) mencatat pengaduan untuk kasus penipuan Grab Toko yang masuk dalam satu hari melampaui 100 laporan. Foto/Dok Ilustrasi SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) mencatat pengaduan untuk kasus penipuan Grab Toko yang masuk dalam satu hari melampaui 100 laporan. Lebih lanjut Kementerian Kominfo disarankan untuk mereview kembali aturan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Hari ini pengaduan yang masuk sekitar 100 lebih. Harusnya ada kebijakan security level untuk bisnis seperti ini. Sehingga konsumen bisa terhindarkan dari hal-hal yang merugikan. Ini tanggung jawab dari pemberi register di Kominfo," ujar Ketua BPKN RI Rizal E. Halim di Jakarta, Senin (11/1/2021).
(Baca Juga: Kasus Grab Toko, Pengamat: Sudah Jelas Penipuan )
Dia mengingatkan, bila memang terbukti Grab Toko melakukan pelanggaran tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel, maka perlu dikenakan sanksi. Bahkan juga bisa dicabut izinnya dan segera diblokir layanannya.
Berdasarkan UU no 8/1999 Pasal 4 huruf h ditegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan juga sesuai Pasal 7 huruf f UUPK pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
"Hari ini pengaduan yang masuk sekitar 100 lebih. Harusnya ada kebijakan security level untuk bisnis seperti ini. Sehingga konsumen bisa terhindarkan dari hal-hal yang merugikan. Ini tanggung jawab dari pemberi register di Kominfo," ujar Ketua BPKN RI Rizal E. Halim di Jakarta, Senin (11/1/2021).
(Baca Juga: Kasus Grab Toko, Pengamat: Sudah Jelas Penipuan )
Dia mengingatkan, bila memang terbukti Grab Toko melakukan pelanggaran tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel, maka perlu dikenakan sanksi. Bahkan juga bisa dicabut izinnya dan segera diblokir layanannya.
Berdasarkan UU no 8/1999 Pasal 4 huruf h ditegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan juga sesuai Pasal 7 huruf f UUPK pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Lihat Juga :
