OJK: Penyaluran Likuiditas dari Bank Penyangga Dijamin LPS
Jum'at, 15 Mei 2020 - 19:00 WIB
loading...
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah No.23/2020 yang merupakan aturan turunan dari Perppu No.1/2020 tidak akan mengganggu kondisi likuiditas perbankan bank penyangga likuiditas atau bank pelaksana.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menerangkan, pinjaman pada bank pelaksana kepada bank peserta tersebut telah dijamin oleh kredit yang direksturktur oleh bank peserta. Selain itu, risiko kredit dari penempatan likuiditas ke Bank Pelaksana juga telah dimitigasi dengan Agunan Kredit Lancar dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Nanti akan ada LPS. Jadi apabila bank pelaksana tidak bisa balikin, nanti LPS akan memprosesnya. Ini skema yang pinjam bank pelaksana langsung. Bagaimana kalau BPR dan lembaga non bank? BPR akan ke BPD dan dianggap bank pelaksana yang restruktur, jadi underlying untuk digadaikan kepada bank peserta," kata Wimboh di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Wimboh menjelaskan, skema penanganan kebutuhan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui PUAB/Repo/PLJB Bank Indonesia (BI) sebelum mengajukan permintaan bantuan likuiditas dari pemerintah.
Dengan begitu, pemerintah menempatkan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan di Bank Peserta. Baca: OJK Beberkan Kriteria Bank Jangkar Penyangga Likuiditas Perbankan
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menerangkan, pinjaman pada bank pelaksana kepada bank peserta tersebut telah dijamin oleh kredit yang direksturktur oleh bank peserta. Selain itu, risiko kredit dari penempatan likuiditas ke Bank Pelaksana juga telah dimitigasi dengan Agunan Kredit Lancar dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Nanti akan ada LPS. Jadi apabila bank pelaksana tidak bisa balikin, nanti LPS akan memprosesnya. Ini skema yang pinjam bank pelaksana langsung. Bagaimana kalau BPR dan lembaga non bank? BPR akan ke BPD dan dianggap bank pelaksana yang restruktur, jadi underlying untuk digadaikan kepada bank peserta," kata Wimboh di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Wimboh menjelaskan, skema penanganan kebutuhan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui PUAB/Repo/PLJB Bank Indonesia (BI) sebelum mengajukan permintaan bantuan likuiditas dari pemerintah.
Dengan begitu, pemerintah menempatkan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan di Bank Peserta. Baca: OJK Beberkan Kriteria Bank Jangkar Penyangga Likuiditas Perbankan
Lihat Juga :
