Tiga Jurus Pendongkrak Ekonomi di Saat Pandemi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira mengatakan, faktor pemulihan ekonomi sekarang tergantung dari penurunan kasus harian Covid-19. Nah Sayangnya, meskipun ada PPKM , kasus harian Corona masih sangat tinggi, 12 ribuan.
Baca Juga: Rezeki-rezeki yang Sering Dilupakan dan Diabaikan
"Jadi ya percuma juga mau ada vaksin juga karena masyarakat masih takut melakukan mobilitas apalagi belanja. Kelas menengah juga masih menahan belanja dalam jangka waktu yag tidak tahu sampai kapan," katanya saat dihubungi di Jakarta. ( Baca juga:Bos OJK Yakin Keuangan Syariah Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional )
Jadi faktor untuk mendorong pemulihan ekonomi yang pertama menurut Bhima adalah berasal dari ekspor. Ketika terjadi pemulihan ekonomi di AS atau di bawah kepemiminan Joe Biden, maka seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong kinerja ekspor beberapa produk seperti pakaian jadi dan alas kaki.
Baca Juga: Berebut Ceruk Vaksin, Ini 10 Perusahaan yang Kuasai Pasar Dunia
"Dan ini harus diberikan insentif. Penetrasi ke pasar ekspor harus lebih besar karena ada beberapa negara yang sudah melakukan pelonggaran. Ada juga beberapa negera yang mengetat lagi. Jadi harus pilih-pilih pasar ekspor yang potensial," jelas dia.
Kedua, pemulihan ekonomi tergantung dari ketahanan pangan atau sektor pertanian. Menurut Bhima, justru hal ini yang jarang diperhatikan, padahal sektor pertanian pertumbuhanya meski sedikit menurun namun masih positif.
Baca Juga: Alat Perangnya Diborong UEA, AS Raup Rp324 Triliun
"Sementara sektor lain mengalami kontraksi sampai negatif. Kita lihat deh sekarang ada kenaikan harga kedelai dan daging sapi, juga cabai," katanya.
Bhima menuturkan, persoalan seperti ini juga seharusnya diurus pemerintah untuk mengendalikan tingkat infasi yang tidak terlalu tinggi, sebab inflasi yang tinggi bisa menjadi hambatan utama dalam pemulihan daya beli. ( Baca juga:Uskup Agung Yunani Menghina Islam, Bilang Islam Bukan Agama )
Ketiga, efektifitas dari belanja. "Jadi di sini setiap utang yang diambil pemerintah seharusnya bisa mendorong sektor ekonomi, kususnya belanja kesehatan, perlindungan sosial dan yang lebih besar insentif usaha UMKM," imbuhnya.
Baca Juga: Rezeki-rezeki yang Sering Dilupakan dan Diabaikan
"Jadi ya percuma juga mau ada vaksin juga karena masyarakat masih takut melakukan mobilitas apalagi belanja. Kelas menengah juga masih menahan belanja dalam jangka waktu yag tidak tahu sampai kapan," katanya saat dihubungi di Jakarta. ( Baca juga:Bos OJK Yakin Keuangan Syariah Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional )
Jadi faktor untuk mendorong pemulihan ekonomi yang pertama menurut Bhima adalah berasal dari ekspor. Ketika terjadi pemulihan ekonomi di AS atau di bawah kepemiminan Joe Biden, maka seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong kinerja ekspor beberapa produk seperti pakaian jadi dan alas kaki.
Baca Juga: Berebut Ceruk Vaksin, Ini 10 Perusahaan yang Kuasai Pasar Dunia
"Dan ini harus diberikan insentif. Penetrasi ke pasar ekspor harus lebih besar karena ada beberapa negara yang sudah melakukan pelonggaran. Ada juga beberapa negera yang mengetat lagi. Jadi harus pilih-pilih pasar ekspor yang potensial," jelas dia.
Kedua, pemulihan ekonomi tergantung dari ketahanan pangan atau sektor pertanian. Menurut Bhima, justru hal ini yang jarang diperhatikan, padahal sektor pertanian pertumbuhanya meski sedikit menurun namun masih positif.
Baca Juga: Alat Perangnya Diborong UEA, AS Raup Rp324 Triliun
"Sementara sektor lain mengalami kontraksi sampai negatif. Kita lihat deh sekarang ada kenaikan harga kedelai dan daging sapi, juga cabai," katanya.
Bhima menuturkan, persoalan seperti ini juga seharusnya diurus pemerintah untuk mengendalikan tingkat infasi yang tidak terlalu tinggi, sebab inflasi yang tinggi bisa menjadi hambatan utama dalam pemulihan daya beli. ( Baca juga:Uskup Agung Yunani Menghina Islam, Bilang Islam Bukan Agama )
Ketiga, efektifitas dari belanja. "Jadi di sini setiap utang yang diambil pemerintah seharusnya bisa mendorong sektor ekonomi, kususnya belanja kesehatan, perlindungan sosial dan yang lebih besar insentif usaha UMKM," imbuhnya.
(uka)