Modal Kurang Rp60 Triliun, Tol Trans Sumatera Terancam Stop
Rabu, 27 Januari 2021 - 16:13 WIB
loading...
Ilustrasi pembangunan jalan tol. FOTO/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka-bukaan terkait pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Di mana proyek yang penugasannya diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) saat ini kekurangan dukungan dana.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, dari hasil evaluasi ada defisit PMN hingga mencapai Rp60 triliun. Menurutnya, jika hal ini tidak segera dipenuhi maka pengerjaan proyek jalan tol Trans Sumatera terancam dihentikan.
"Nah sampai sekarang ini setelah kita evaluasi, yang sudah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun. Ini defisit PMN, sehingga HK ini sekarang kalau ini tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis mungkin bahasa langsungnya adalah itu proyek konstruksi yang sekarang berjalan pun berhenti," ujarnya dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR-RI, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga: Luhut Buka-bukaan Proyek di Kawasan Pelabuhan Merak-Bakauheni
Hedy menambahkan, untuk menyelesaikan masalah tersebut saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Sehingga diharapkan kebutuhan PMN Rp60 triliun ini bisa segera dicairkan oleh Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, dari hasil evaluasi ada defisit PMN hingga mencapai Rp60 triliun. Menurutnya, jika hal ini tidak segera dipenuhi maka pengerjaan proyek jalan tol Trans Sumatera terancam dihentikan.
"Nah sampai sekarang ini setelah kita evaluasi, yang sudah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun. Ini defisit PMN, sehingga HK ini sekarang kalau ini tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis mungkin bahasa langsungnya adalah itu proyek konstruksi yang sekarang berjalan pun berhenti," ujarnya dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR-RI, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga: Luhut Buka-bukaan Proyek di Kawasan Pelabuhan Merak-Bakauheni
Hedy menambahkan, untuk menyelesaikan masalah tersebut saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Sehingga diharapkan kebutuhan PMN Rp60 triliun ini bisa segera dicairkan oleh Kementerian Keuangan.
Lihat Juga :
