Tinjau Lokasi PLTP yang Telan 5 Korban Jiwa, ESDM Lakukan Pendalaman Investigasi
Selasa, 09 Februari 2021 - 08:14 WIB
loading...
PLTP Sorik Marapi. Foto/Kementerian ESDM
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penanganan sosial terhadap korban yang terpapar gas H2S pada lokasi proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah tertangani dengan baik.
"Saya memastikan penanganan sosial korban pasca-kejadian tanggal 25 Januari 2021 ini berjalan dengan baik," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021). ( Baca juga:Ti-ati Yak! Dua Produk Reksa Dana Ini Kena Suspen OJK )
Menurut Dadan, pihaknya melakukan pendalaman atas investigasi dari segi teknis operasional PLTP. "Kami melakukan pendalaman dari investigasi terkait operasional PLTP-nya. Jadi bukan investigasi urusan hukum tapi investigasi masalah teknis kenapa hal itu bisa terjadi. Itu merupakan tugas kami, tugas kepolisian dan aparat hukum nanti terkait dengan aspek lain, kami tidak ikut sampai situ," ungkapnya.
Dadan menegaskan, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) selaku pengelola proyek berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses dan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan memprioritaskan terlebih dahulu penanganan korban dan secara paralel dilakukan investigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Hasil investigasi sementara menyimpulkan tidak ada air yang keluar atau dibuang ke sungai sebagaimana disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi VII DPR pekan lalu. Kendati begitu, pemerintah akan segera membentuk tim investigasi gabungan dengan melibatkan unsur dari praktisi, akademisi, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Tim ini diharapkan akan dapat menyelesaikan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi perbaikan dalam waktu dua minggu ke depan," ungkapnya.
Sementara dari sisi penanganan sosial, dalam waktu dekat akan dilaksanakan program pendampingan (healing) kepada masyarakat dengan mendatangkan psikolog dan psikiatri untuk mempercepat pemulihan trauma dari kejadian tersebut.
Pemerintah memastikan keberadaan PLTP Sorik Marapi harus bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat lokal selain dari sisi produksi listrik.
Dadan menuturkan, proyek ini memang selain tujuannya untuk menghasilkan listrik karena investasi juga harus bermanfaat buat masyarakat lokal dan juga untuk lingkungan sekitarnya baik nanti ada kesempatan kerja baru ataupun kesempatan usaha baru. "Kami akan memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi," tegasnya.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan nasution yang menyampaikan PLTP Sorik Marapi sangat dibutuhkan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, khususnya di masa pandemi Covid-19.
"Tidak kurang Rp600 juta per bulan pendapatan diterima oleh masyarakat lokal yang bekerja di PLTP Sorik Marapi, pengembangan proyek ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan lindung sebesar 102.000 hektare, yang ditetapkan Presiden RI sebagai Kawasan Hutan Sosial untuk komoditas kopi khas Mandailing dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mandailing Natal," kata Dahlan.
Sementara itu, Direktur PT SMGP Riza Glorius mengungkapkan bahwa pihaknya berfokus pada penangan korban dan sejauh ini aspek sosial dampak kejadian ini sebagian besar sudah terselesaikan. ( Baca juga:Perempuan Menentukan Cepat Atau Lambatnya Kiamat, Benarkah? )
"Kami akan terus memastikan semua dampak yang diakibatkan oleh musibah ini akan kami selesaikan. Selanjutnya, kami bersama-sama dengan pihak Kementerian ESDM melakukan evaluasi total terhadap SOP kami untuk memastikan bahwa kami memang siap nantinya kalau memang akan dimulai beroperasi kembali. Tentunya semua dengan persetujuan dari Kementerian ESDM," jelasnya.
Seperti diketahui, pada 25 Januari lalu akibat mal operasional PLTP ini memakan korban 5 orang meninggal dan 54 warga mendapatkan perawatan di rumah sakit.
"Saya memastikan penanganan sosial korban pasca-kejadian tanggal 25 Januari 2021 ini berjalan dengan baik," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021). ( Baca juga:Ti-ati Yak! Dua Produk Reksa Dana Ini Kena Suspen OJK )
Menurut Dadan, pihaknya melakukan pendalaman atas investigasi dari segi teknis operasional PLTP. "Kami melakukan pendalaman dari investigasi terkait operasional PLTP-nya. Jadi bukan investigasi urusan hukum tapi investigasi masalah teknis kenapa hal itu bisa terjadi. Itu merupakan tugas kami, tugas kepolisian dan aparat hukum nanti terkait dengan aspek lain, kami tidak ikut sampai situ," ungkapnya.
Dadan menegaskan, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) selaku pengelola proyek berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses dan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan memprioritaskan terlebih dahulu penanganan korban dan secara paralel dilakukan investigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Hasil investigasi sementara menyimpulkan tidak ada air yang keluar atau dibuang ke sungai sebagaimana disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi VII DPR pekan lalu. Kendati begitu, pemerintah akan segera membentuk tim investigasi gabungan dengan melibatkan unsur dari praktisi, akademisi, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Tim ini diharapkan akan dapat menyelesaikan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi perbaikan dalam waktu dua minggu ke depan," ungkapnya.
Sementara dari sisi penanganan sosial, dalam waktu dekat akan dilaksanakan program pendampingan (healing) kepada masyarakat dengan mendatangkan psikolog dan psikiatri untuk mempercepat pemulihan trauma dari kejadian tersebut.
Pemerintah memastikan keberadaan PLTP Sorik Marapi harus bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat lokal selain dari sisi produksi listrik.
Dadan menuturkan, proyek ini memang selain tujuannya untuk menghasilkan listrik karena investasi juga harus bermanfaat buat masyarakat lokal dan juga untuk lingkungan sekitarnya baik nanti ada kesempatan kerja baru ataupun kesempatan usaha baru. "Kami akan memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi," tegasnya.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan nasution yang menyampaikan PLTP Sorik Marapi sangat dibutuhkan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, khususnya di masa pandemi Covid-19.
"Tidak kurang Rp600 juta per bulan pendapatan diterima oleh masyarakat lokal yang bekerja di PLTP Sorik Marapi, pengembangan proyek ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan lindung sebesar 102.000 hektare, yang ditetapkan Presiden RI sebagai Kawasan Hutan Sosial untuk komoditas kopi khas Mandailing dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mandailing Natal," kata Dahlan.
Sementara itu, Direktur PT SMGP Riza Glorius mengungkapkan bahwa pihaknya berfokus pada penangan korban dan sejauh ini aspek sosial dampak kejadian ini sebagian besar sudah terselesaikan. ( Baca juga:Perempuan Menentukan Cepat Atau Lambatnya Kiamat, Benarkah? )
"Kami akan terus memastikan semua dampak yang diakibatkan oleh musibah ini akan kami selesaikan. Selanjutnya, kami bersama-sama dengan pihak Kementerian ESDM melakukan evaluasi total terhadap SOP kami untuk memastikan bahwa kami memang siap nantinya kalau memang akan dimulai beroperasi kembali. Tentunya semua dengan persetujuan dari Kementerian ESDM," jelasnya.
Seperti diketahui, pada 25 Januari lalu akibat mal operasional PLTP ini memakan korban 5 orang meninggal dan 54 warga mendapatkan perawatan di rumah sakit.
(uka)
Lihat Juga :
