Belum Transparan, Ekonom Curiga Anggaran Pemerintah untuk Influencer Lampaui Rp90 M
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dihimbau untuk menghapus dana khusus untuk influencer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Pasalnya, selain bisa menimbulkan konotasi buruk karena bisa berubah menjadi buzzer, juga tidak transparan.
Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran pemerintah untuk membayar influencer juga selama ini belum transparan. Karena influencer yang dibayar pemerintah tidak semua disertai keterangan jelas.
"Belum (transparan) juga ketika influencer sosialisasi program pemerintah tidak semua disertai keterangan bahwa si influencer dibiayai APBN," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).
( )
Tak transparannya penggunaan anggaran untuk influencer ini menimbulkan kecurigaan baru, di mana bisa saja anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk influencer lebih dari Rp90 miliar seperti yang diberitakan. "Bisa jadi (lebih dari Rp90 Miliar) yang dimasukan ke dalam program lainnya," ucapnya.
Oleh karena itu, Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.
Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
( )
Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.
“Misalnya ada influencer dorong program vaksinasi, ya harus di sebutkan dari mana anggarannya, kementerian apa. Selama transparansi nya tidak bisa dipertanggungjawabkan maka anggaran influencer bisa direlokasikan ke pos lain. Pemerintah kan sedang butuh dana untuk belanja kesehatan dan stimulus ekonomi,” jelasnya.
Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran pemerintah untuk membayar influencer juga selama ini belum transparan. Karena influencer yang dibayar pemerintah tidak semua disertai keterangan jelas.
"Belum (transparan) juga ketika influencer sosialisasi program pemerintah tidak semua disertai keterangan bahwa si influencer dibiayai APBN," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).
( )
Tak transparannya penggunaan anggaran untuk influencer ini menimbulkan kecurigaan baru, di mana bisa saja anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk influencer lebih dari Rp90 miliar seperti yang diberitakan. "Bisa jadi (lebih dari Rp90 Miliar) yang dimasukan ke dalam program lainnya," ucapnya.
Oleh karena itu, Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.
Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
( )
Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.
“Misalnya ada influencer dorong program vaksinasi, ya harus di sebutkan dari mana anggarannya, kementerian apa. Selama transparansi nya tidak bisa dipertanggungjawabkan maka anggaran influencer bisa direlokasikan ke pos lain. Pemerintah kan sedang butuh dana untuk belanja kesehatan dan stimulus ekonomi,” jelasnya.
(ind)
Explore More