Masalah yang Ada di Bumiputera Jangan Dijadikan Satu Adonan
Selasa, 16 Februari 2021 - 19:49 WIB
loading...
A
A
A
Sementara pengurus menggunakan dalih bahwa aturan PP No.87 / 2019 tidak mengikat setelah terbit Keputusan MK. Sehingga dimunculkan arah Bumiputera kembali mengacu ke anggaran dasar.
Sementara itu, pengamat asuransi Diding S. Anwar mengingatkan dalam anggaran dasar mengatur jumlah BPA, yaitu 11 orang mewakili 11 wilayah pemilihan dan pelaksanaannya harus dengan mekanisme pemilu. Untuk jumlah direksi minimal tiga orang, dan salah satunya direktur utama. Kemudian di posisi dewan komisaris minimal tiga orang, dan salah satunya komisaris utama.
"Bumiputera adalah badan hukum di negara hukum. Perusahaan ini milik rakyat, yaitu pemilik polis. Seluruh uang mereka harus dipertanggungjawabkan," ujar Diding.
Sementara itu, pengamat asuransi Diding S. Anwar mengingatkan dalam anggaran dasar mengatur jumlah BPA, yaitu 11 orang mewakili 11 wilayah pemilihan dan pelaksanaannya harus dengan mekanisme pemilu. Untuk jumlah direksi minimal tiga orang, dan salah satunya direktur utama. Kemudian di posisi dewan komisaris minimal tiga orang, dan salah satunya komisaris utama.
"Bumiputera adalah badan hukum di negara hukum. Perusahaan ini milik rakyat, yaitu pemilik polis. Seluruh uang mereka harus dipertanggungjawabkan," ujar Diding.
(uka)
Lihat Juga :
