Indonesia Targetkan Tekan Tingkat Kesenjangan Gender hingga 25 Persen

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendukung capaian Brisbane Target, yaitu komitmen para pimpinan negara G20 untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja hingga mencapai 25% pada tahun 2025.

Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi yang juga selaku Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Co-Chair pada pertemuan virtual G20 Employment Working Group (EWG) pertama pada Senin hingga Rabu (15-17 Februari 2021) malam.

Anwar mengemukakan bahwa tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja Indonesia telah mencapai 29,28% pada tahun 2020. Untuk itu, pada forum tersebut ia meminta dukungan berupa kemudahan akses dan kemudahan mobilitas untuk memperoleh pelatihan, bantuan modal, pembinaan kewirausahaan, perlindungan sosial yang mencukupi, serta lingkungan kerja yang kondusif bagi kelompok "bukan angkatan kerja", khususnya mereka yang mengurus rumah tangga . ( Baca juga:BLK Bisa Ciptakan Hubungan Saling Menguntungkan dengan Pengusaha )

"Dukungan tersebut pastinya dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, baik wanita maupun laki-laki, dan dapat menurunkan tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja," kata Anwar di Jakarta, Rabu(17/2/2021).

Dia menyatakan bahwa dalam pencapaian Brisbane Target, Indonesia optimistis mencapai angka 25% untuk tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja tahun 2025. Pada forum tersebut, dia juga menyatakan bahwa Indonesia sangat mengapresiasi dan mendukung tema isu yang diangkat oleh Presidensi Italia terkait Perlindungan Sosial. Menurutnya, perlindungan sosial sangat penting karena menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa pandemi.

Anwar menyatakan, bantuan kesehatan dan peningkatan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan merupakan langkah prioritas yang akan diambil Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan perlindungan sosial, khususnya pada masa pandemi.

Hal lain yang dia kemukakan pada forum tersebut terkait perlindungan sosial adalah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia mengatakan, UU tersebut memberikan reformasi bagi implementasi program perlindungan sosial dan juga dukungan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. ( Baca juga:Kisruh Partai Berkarya, Priyo Ungkap PTUN Kabulkan Gugatan Tommy atas Muchdi PR )

Pada pertemuan EWG pertama kali ini, selain dihadiri oleh seluruh negara anggota G20, juga dihadiri beberapa negara observer (pengamat) seperti Spanyol, Singapura, Rwanda, Brunei Darussalam, Kongo, dan Nepal. Mereka hadir untuk ikut berpartisipasi menyampaikan pandangan dan pengalaman nasional mereka terhadap pembahasan isu ketenagakerjaan yang diangkat oleh Presidensi Italia.

Pertemuan EWG ini bertujuan untuk membahas isu ketenagakerjaan yang terkait dengan kesenjangan gender pada tingkat partisipasi angkatan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja. Sedangkan isu ketenagakerjaan lain mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam dunia kerja akan dibahas pada EWG kedua yang akan diselenggarakan pada bulan April tahun ini.

Selanjutnya, ada kabar yang membanggakan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah atau Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) Tahun 2022.