Menteri Basuki Sebut 5 Tantangan dalam Pengembangan Food Estate
Minggu, 28 Februari 2021 - 18:19 WIB
loading...
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mencapai target pembangunan infrastruktur guna membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peningkatan belanja negara. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama masa pandemi adalah pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan (food estate) .
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate berkelanjutan.
"Ini sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/2/2021).
(Baca juga: Tinjau Lumbung Pangan di NTT, Jokowi: Kita Harus Ngomong Apa Adanya )
Dia menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR tengah mengembangkan food estate seluas 165.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, telah diprogramkan kegiatan pengembangan food estate di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, dalam pengembangannya tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara garis besar tantangan tersebut meliputi tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan.
(Baca juga: Buruh Menjerit, Aturan Upah Baru Bikin Hidup Kian Terhimpit )
"Di masing-masing lokasi pengembangan food estate pasti memiliki karakter dan tantangan yang berbeda-beda. Di Kalimantan Tengah kita revitalisasi lahan eks-PLG yang bukan lahan gambut, tetapi alluvial seluas 165.000 ha. Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Di sini kita prioritaskan penanganan drainasenya sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami," jelas Basuki.
Sementara di Sumatera Utara dan NTT yang merupakan lahan kering difokuskan pada irigasinya menggunakan gun sprinkler. "Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan," imbuhnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate berkelanjutan.
"Ini sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/2/2021).
(Baca juga: Tinjau Lumbung Pangan di NTT, Jokowi: Kita Harus Ngomong Apa Adanya )
Dia menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR tengah mengembangkan food estate seluas 165.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, telah diprogramkan kegiatan pengembangan food estate di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, dalam pengembangannya tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara garis besar tantangan tersebut meliputi tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan.
(Baca juga: Buruh Menjerit, Aturan Upah Baru Bikin Hidup Kian Terhimpit )
"Di masing-masing lokasi pengembangan food estate pasti memiliki karakter dan tantangan yang berbeda-beda. Di Kalimantan Tengah kita revitalisasi lahan eks-PLG yang bukan lahan gambut, tetapi alluvial seluas 165.000 ha. Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Di sini kita prioritaskan penanganan drainasenya sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami," jelas Basuki.
Sementara di Sumatera Utara dan NTT yang merupakan lahan kering difokuskan pada irigasinya menggunakan gun sprinkler. "Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan," imbuhnya.
(ind)
Lihat Juga :
