Selain DP 0%, Pengembang Juga Minta Ini ke Pemerintah
Senin, 01 Maret 2021 - 20:40 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan kebijakan keringan uang muka atau Down Payment (DP) properti menjadi 0% saja. Kebijakan tersebut mulai berlaku per hari ini hingga akhir tahun mendatang.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, selain keringan uang muka, pemerintah juga perlu untuk memberikan keringan pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Baca juga: DP Rumah 0% Resmi Berlaku, Developer: Kondisi Saat Ini Memang Perlu Ada Kreasi
Adapun BPHTB merupakan pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang kini sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). "Perlu disampaikan pemerintah itu untuk penyerapan BPHTB itu sangat memberatkan sekali. Artinya nilainya besar sekali," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (1/3/2021).
Menurut Junaidi, pungutan BPHTB saat ini masih sangat memberatkan sekali bagi semua kelompok properti. Dirinya berharap agar pemerintah bisa meringankan BPHTB menjadi di bawah 2,5% saja. "Kalau pemerintah bisa campur tangan di BPHTB minimal di bawah 2,5% saya pikir ini langkah yang baik saja," jelasnya.
Baca juga: DP Rumah Nol Persen Bakal Kerek Emiten Properti, Investor Diminta Hati-hati
Junaidi sendiri menjelaskan kebijakan DP 0% tidak terlalu terasa dampaknya kepada pengembang rumah subsidi. Sebab pembayaran DP untuk rumah subsidi hanya 1% saja.
"Permasalahanya kalau untuk rumah subsidi kan rumah subsidi itu kan 1%, masalahnya kan dengan ketentuan DP0% enggak ngaruh signifikan," kata Junaidi.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, selain keringan uang muka, pemerintah juga perlu untuk memberikan keringan pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Baca juga: DP Rumah 0% Resmi Berlaku, Developer: Kondisi Saat Ini Memang Perlu Ada Kreasi
Adapun BPHTB merupakan pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang kini sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). "Perlu disampaikan pemerintah itu untuk penyerapan BPHTB itu sangat memberatkan sekali. Artinya nilainya besar sekali," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (1/3/2021).
Menurut Junaidi, pungutan BPHTB saat ini masih sangat memberatkan sekali bagi semua kelompok properti. Dirinya berharap agar pemerintah bisa meringankan BPHTB menjadi di bawah 2,5% saja. "Kalau pemerintah bisa campur tangan di BPHTB minimal di bawah 2,5% saya pikir ini langkah yang baik saja," jelasnya.
Baca juga: DP Rumah Nol Persen Bakal Kerek Emiten Properti, Investor Diminta Hati-hati
Junaidi sendiri menjelaskan kebijakan DP 0% tidak terlalu terasa dampaknya kepada pengembang rumah subsidi. Sebab pembayaran DP untuk rumah subsidi hanya 1% saja.
"Permasalahanya kalau untuk rumah subsidi kan rumah subsidi itu kan 1%, masalahnya kan dengan ketentuan DP0% enggak ngaruh signifikan," kata Junaidi.
(ind)
Lihat Juga :
