Pemerintah Gandeng Swasta Investasi di Fasilitas Air Minum
Kamis, 04 Maret 2021 - 20:55 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mengejar target 100% air minum layak di tahun 2024. Untuk itu, pemerintah juga mengajak pihak swasta untuk berinvestasi di bidang fasilitas air minum .
Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR , Yudha Mediawan menjelaskan, untuk akses air minum di tahun ini, Direktorat Air Minum memiliki anggaran reguler dari APBN untuk kebutuhan 10 juta sambungan rumah periode 2020-2024 sebesar Rp42 triliun, sedangkan total kebutuhan anggaran untuk mengejar target itu mencapai Rp143 triliun. ( Baca juga:Penghapusan Kode Broker Akan Menyehatkan Aktivitas Pasar Modal RI )
"Dari mana sisanya harus dipenuhi? Itu tadi ada APBD, ada dana alokasi khusus, yang penting lagi peran serta swasta. Makanya kami sangat apresiasi kalau ada swasta yang mau berinvestasi terhadap air minum," ujar Yudha dalam Webinar “Our Challenges Are Your Opportunities”, Kamis (4/3/2021).
Yudha menambahkan, ada berbagai bentuk kerja sama investasi yang bisa dilakukan pihak swasta dalam penyediaan air minum, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta business to business (B to B).
"Bentuknya bagaimana? Bentuknya menggunakan KPBU. Kedua, B to B itu cukup PDAM dengan aturan direksinya, dengan badan usaha didukung kepala daerah bisa melakukan transaksi," kata dia.
Tidak hanya itu, Direktorat Air Minum juga akan mendorong program hibah air minum, dan pogram ini dananya berasal dari Menteri Keuangan kurang lebih hampir Rp1 triliun. Rinciannya Rp800 miliar untuk perkotaan, Rp200 miliar untuk pedesaan. ( Baca juga:Berkaos 'Semua akan Baik-baik Saja', Gadis Ini Ditembak Mati Polisi Myanmar )
"Ini semua untuk mencapai target jaringan perpipaan tadi. Kalau yang bukan jaringan perpipaan itu bukan tugas dan fungsi kami, karena di situ ada misalnya orang membeli dengan jerigen, minuman dalam kemasan atau ambil air dari sumur tanah. Yang kita bicarakan ini bagaimana ke depan kita bisa mencapai akses perpipaan bertambah 10 juta sambungan rumah, itu yang kita harapkan," ucapnya.
Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR , Yudha Mediawan menjelaskan, untuk akses air minum di tahun ini, Direktorat Air Minum memiliki anggaran reguler dari APBN untuk kebutuhan 10 juta sambungan rumah periode 2020-2024 sebesar Rp42 triliun, sedangkan total kebutuhan anggaran untuk mengejar target itu mencapai Rp143 triliun. ( Baca juga:Penghapusan Kode Broker Akan Menyehatkan Aktivitas Pasar Modal RI )
"Dari mana sisanya harus dipenuhi? Itu tadi ada APBD, ada dana alokasi khusus, yang penting lagi peran serta swasta. Makanya kami sangat apresiasi kalau ada swasta yang mau berinvestasi terhadap air minum," ujar Yudha dalam Webinar “Our Challenges Are Your Opportunities”, Kamis (4/3/2021).
Yudha menambahkan, ada berbagai bentuk kerja sama investasi yang bisa dilakukan pihak swasta dalam penyediaan air minum, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta business to business (B to B).
"Bentuknya bagaimana? Bentuknya menggunakan KPBU. Kedua, B to B itu cukup PDAM dengan aturan direksinya, dengan badan usaha didukung kepala daerah bisa melakukan transaksi," kata dia.
Tidak hanya itu, Direktorat Air Minum juga akan mendorong program hibah air minum, dan pogram ini dananya berasal dari Menteri Keuangan kurang lebih hampir Rp1 triliun. Rinciannya Rp800 miliar untuk perkotaan, Rp200 miliar untuk pedesaan. ( Baca juga:Berkaos 'Semua akan Baik-baik Saja', Gadis Ini Ditembak Mati Polisi Myanmar )
"Ini semua untuk mencapai target jaringan perpipaan tadi. Kalau yang bukan jaringan perpipaan itu bukan tugas dan fungsi kami, karena di situ ada misalnya orang membeli dengan jerigen, minuman dalam kemasan atau ambil air dari sumur tanah. Yang kita bicarakan ini bagaimana ke depan kita bisa mencapai akses perpipaan bertambah 10 juta sambungan rumah, itu yang kita harapkan," ucapnya.
(uka)
Lihat Juga :
