Pemerintah Siapkan BLT Calon Pengantin Rp3,5 Juta, Ini Tujuannya

JAKARTA - Bantuan langsung tunai (BLT) untuk calon pengantin lewat program kartu prakerja rencananya digulirkan tahun ini. Diharapkan, bantuan ini bisa meningkatkan ekonomi pasangan yang baru saja menikah.

" Kartu prakerja ini merupakan jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah. Harapannya setelah menikah mereka akan mempunyai kehidupan ekonomi yang baik sehingga tidak lahir keluarga miskin baru," ujar Sesmenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) , Y.B Satya Sananugraha dalam keterangannya di website kemenkopmk.go.id baru-baru ini.



Sesmenko PMK mengatakan, percepatan implementasi bantuan tersebut bagi calon pengantin diperlukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.

Mengingat, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau meningkat 0,56% poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,77 juta orang.

Nantinya, pemerintah akan mencari daerah yang bakal dijadikan pilot project atau proyek percontohan. Khususnya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau angka pengangguran yang tinggi akibat terdampak Covid-19 dan belum tersentuh bantuan pemerintah baik reguler maupun nonreguler.



Di samping itu, bakal dilakukan integrasi dan sinkronisasi data calon pengantin yang tergolong miskin yang ada di Kementerian Sosial , Kementerian Agama , maupun Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Bila diperlukan misalnya Perpres, Permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari Pak Menko terkait kartu prakerja bagi catin bisa segera diimplementasikan," ucap dia.

Sebagai informasi, BLT yang disalurkan dalam program kartu prakerja sebesar Rp3,55 juta degan rincian Rp600.000 untuk biaya pelatihan setiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya pelatihan dan Rp150 ribu sebagai biaya survei.

Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet pun memberikan tanggapannya bahwa pada tahun lalu, kartu prakerja banyak menjadi sorotan karena dinilai tidak cocok di masa itu dan terbatasnya calon penerima bantuan di tengah antusiasme masyarakat yang sangat besar.



"Jika dilihat dari tujuannya, agar nantinya pasangan yang menerima kartu prakerja ini tidak mengalami stunting , tentu ini hal yang baik, karena masalah stunting masih menjadi PR di Indonesia," ucap Yusuf kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu (7/3/2021).

Terlebih, wacananya program ini akan diperuntukkan untuk warga prasejahtera. Namun, Yusuf menyampaikan bahwa ada beberapa catatan penting bagi pemerintah.

"Dalam upaya mencegah stunting , pemerintah sendiri sudah mengeluarkan program keluarga harapan (PKH) pada bansos. Tentunya jika ada program kartu prakerja , tentu ada potensi tumpang tindih kebijakan," tambahnya.

Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintah justru tidak memperluas cakupan penerima bansos saja.



"Di samping itu, tanpa mengesampingkan masalah stunting, tapi dengan sedikitnya calon penerima kartu prakerja tahun ini, tentu ada calon penerima yang sudah menikah misalnya, yang berpotensi tidak mendapatkan bantuan," ungkap Yusuf.

Padahal, menurut Yusuf, urgensi ini pun tidak kalah penting, kecuali jika calon penerimanya dipisah. "Tapi kalaupun dipisah, kita sudah punya PKH yang sudah disinggung di atas," tandasnya.