Keran Impor Beras Dibuka Bisa Menyebabkan Kerugian Negara
Rabu, 10 Maret 2021 - 21:20 WIB
loading...
A
A
A
Tanyakan Kementan
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyatakan, sejak awal pihaknya sudah meminta kepada Bulog untuk terbuka terkait dengan cadangan beras nasional. Hal ini sebagai bentuk transparasi agar tidak ada kebijakan impor, ketika stok nasional masih mencukupi.
"Impor itu dilakkan ketika cadangan tidak mencukupi, kemudian juga tidak dilakukan pada posisi sedang panen raya. Itu yang menjadi pedoman dalam undang-undang," katanya.
Pihaknya memandang, rencana impor disebabkan karena tidak ada koordinasi yang baik di tubuh pemerintah. Khususnya Kementerian Pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksi pangan nasional. "Nah kalau memang cukup, jadi kebijakan impor ini untuk apa dan siapa? Memberikan celah kepada importir, dan importir main mata ke kementerian terkait," tegasnya.
Oleh karena itu dia meminta kepada Bulog untuk membuka data terkait ketersediaan beras. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin menegaskan, rencana impor beras sangat bertolak belakang dengan semangat Presiden Joko Widodo yang telah menyerukan untuk membenci produk asing. Toh, kata dia, saat ini tidak ada daerah yang sedang mengalami gagal panen.
"Kalau bisa diproduksi dalam negeri kenapa tidak diberdayakan. Kecuali produknya tidak ada," ungkapnya.
Dia mengingatkan kesalahan pemerintah yang dilakukan beberapa tahun silam, terkait dengan tata kelola beras. Yakni sebanyak dua juta beras membusuk di gudan Bulog, di tahun 2018. "Jangan sampai kita beli ini hanya bertahan enam bulan, beras yang mau masa berakhir ini kita beli. Bangsa ini benci produk asing, tapi kita membiarkan petani kita mendapatkan harga yang rendah akibat impor," tegas Andi.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyatakan, sejak awal pihaknya sudah meminta kepada Bulog untuk terbuka terkait dengan cadangan beras nasional. Hal ini sebagai bentuk transparasi agar tidak ada kebijakan impor, ketika stok nasional masih mencukupi.
"Impor itu dilakkan ketika cadangan tidak mencukupi, kemudian juga tidak dilakukan pada posisi sedang panen raya. Itu yang menjadi pedoman dalam undang-undang," katanya.
Pihaknya memandang, rencana impor disebabkan karena tidak ada koordinasi yang baik di tubuh pemerintah. Khususnya Kementerian Pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksi pangan nasional. "Nah kalau memang cukup, jadi kebijakan impor ini untuk apa dan siapa? Memberikan celah kepada importir, dan importir main mata ke kementerian terkait," tegasnya.
Oleh karena itu dia meminta kepada Bulog untuk membuka data terkait ketersediaan beras. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin menegaskan, rencana impor beras sangat bertolak belakang dengan semangat Presiden Joko Widodo yang telah menyerukan untuk membenci produk asing. Toh, kata dia, saat ini tidak ada daerah yang sedang mengalami gagal panen.
"Kalau bisa diproduksi dalam negeri kenapa tidak diberdayakan. Kecuali produknya tidak ada," ungkapnya.
Dia mengingatkan kesalahan pemerintah yang dilakukan beberapa tahun silam, terkait dengan tata kelola beras. Yakni sebanyak dua juta beras membusuk di gudan Bulog, di tahun 2018. "Jangan sampai kita beli ini hanya bertahan enam bulan, beras yang mau masa berakhir ini kita beli. Bangsa ini benci produk asing, tapi kita membiarkan petani kita mendapatkan harga yang rendah akibat impor," tegas Andi.
Lihat Juga :
