Kepentingan Politis Dibalik Pembangunan Infrastruktur Masih Marak
Senin, 15 Maret 2021 - 18:50 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai masih ada beberapa infrastruktur yang dibangun bukan berdasarkan kebutuhan melainkan berdasarkan unsur politik.
Sebagai salah satu contoh kasusnya adalah pembangunan Bandara Ngloram di Cepu Jawa Tengah. Di mana ketika itu bandara tersebut dibangun bukan berdasarkan kebutuhan melainkan ada unsur politis yang ada di dalamnya.
"Perencanaan pembangunan infrastruktur masih kenyal unsur politisnya bukan berdasarkan kebutuhan. Apa enggak bisa dikurangi. Misalnya bandara Ngloram dibangun, kenapa sih dibangun di Cepu, itu karena dulu bandaranya Pertamina. Terus ternyata, oh pak menteri asalnya di situ. Kan nggak bisa begitu," ujarnya dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 secara virtual, Senin (15/3/2021).
Baca juga: 13 Bandara Disiapkan untuk Pemberangkatan Haji, Ini Daftarnya
Contoh lainnya adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati. Meskipun sudah beroperasi, nyatanya Bandara Kertajati masih sepi penumpang, meskipun Kementerian Perhubungan memaksakan agar maskapai bisa terbang ke Bandara tersebut.
"Apakah iya penumpang akan banyak kargo akan banyak. Bandara dibuat tapi tidak ada yang datang. Kemudian Menhub memaksakan airline masuk situ harus dikasih biayanya kalau enggak ada yang naik tutup. Kertajati contohnya, sudah dua kali. Airline akan datang ketika crowdnya ada," jelasnya.
Belum juga masalah ini rampung, kini Kertajati akan dijadikan sebagai pusat logistik di Jawa Barat. Setelah pemerintah berencana untuk membangun kembali Pelabuhan Patimban yang ada di Subang, Jawa Barat.
"Sekarang Kertajati mau jadi pusat log di Jabar. Patimban juga. Bersaing nanti. Hal semacam ini mudah tapi nanti cost-nya besar sekali. Kemudian masalah muncul di kontraktor dan subnya karena banyak sekali," jelas Agus.
Lihat juga foto: 12.330 Vaksin Sinovac Tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak
Oleh karena itu, perlu adanya audit pada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh para Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sehingga pembangunan infrastruktur ini dilakukan berdasarkan kebutuhan.
"Kayaknya perlu ada audit infrastruktur pada kabinet ini supaya bisa dilihat dipertimbangkan dikritisi dan dilanjutkan kabinet berikutnya. Jika dikerjakan dengan baik infra memiliki peran strategis ekonomi dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Sebagai salah satu contoh kasusnya adalah pembangunan Bandara Ngloram di Cepu Jawa Tengah. Di mana ketika itu bandara tersebut dibangun bukan berdasarkan kebutuhan melainkan ada unsur politis yang ada di dalamnya.
"Perencanaan pembangunan infrastruktur masih kenyal unsur politisnya bukan berdasarkan kebutuhan. Apa enggak bisa dikurangi. Misalnya bandara Ngloram dibangun, kenapa sih dibangun di Cepu, itu karena dulu bandaranya Pertamina. Terus ternyata, oh pak menteri asalnya di situ. Kan nggak bisa begitu," ujarnya dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 secara virtual, Senin (15/3/2021).
Baca juga: 13 Bandara Disiapkan untuk Pemberangkatan Haji, Ini Daftarnya
Contoh lainnya adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati. Meskipun sudah beroperasi, nyatanya Bandara Kertajati masih sepi penumpang, meskipun Kementerian Perhubungan memaksakan agar maskapai bisa terbang ke Bandara tersebut.
"Apakah iya penumpang akan banyak kargo akan banyak. Bandara dibuat tapi tidak ada yang datang. Kemudian Menhub memaksakan airline masuk situ harus dikasih biayanya kalau enggak ada yang naik tutup. Kertajati contohnya, sudah dua kali. Airline akan datang ketika crowdnya ada," jelasnya.
Belum juga masalah ini rampung, kini Kertajati akan dijadikan sebagai pusat logistik di Jawa Barat. Setelah pemerintah berencana untuk membangun kembali Pelabuhan Patimban yang ada di Subang, Jawa Barat.
"Sekarang Kertajati mau jadi pusat log di Jabar. Patimban juga. Bersaing nanti. Hal semacam ini mudah tapi nanti cost-nya besar sekali. Kemudian masalah muncul di kontraktor dan subnya karena banyak sekali," jelas Agus.
Lihat juga foto: 12.330 Vaksin Sinovac Tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak
Oleh karena itu, perlu adanya audit pada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh para Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sehingga pembangunan infrastruktur ini dilakukan berdasarkan kebutuhan.
"Kayaknya perlu ada audit infrastruktur pada kabinet ini supaya bisa dilihat dipertimbangkan dikritisi dan dilanjutkan kabinet berikutnya. Jika dikerjakan dengan baik infra memiliki peran strategis ekonomi dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
