Menko Airlangga: PP Muhammadiyah Bantu Perluas Keuangan Inklusi Syariah

JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menggandeng Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk meluaskan implementasi keuangan inklusi bagi pelaku usaha dan UMKM. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemuda memang menjadi sasaran prioritas untuk meluaskan cakupan keuangan inklusi.

Menurut Airlangga, menggandeng PP Muhammadiyah untuk meningkatkan pencapaian target indeks inklusi keuangan 2024 sebesar 90% sudah tepat. Sebab, lembaga otonom di bawah PP Muhammadiyah ini memiliki jaringan pemuda yang sangat luas di Indonesia. Tercatat, ada 28.159 unit jaringan yang dimiliki PP Muhamadiyah, mulai dari lembaga pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

“Pemerintah menilai jaringan yang dimiliki PP Muhammadiyah mampu membantu meluaskan capaian indeks keuangan inklusi. Diharapkan hal ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah melambat di tengah pandemi Covid-19,” tutur Menko Airlangga, Selasa (23/3/2021).



Airlangga menambahkan, melalui kerja sama ini, kader PP Muhammadiyah di seluruh Indonesia mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengaku, sasaran keuangan inklusi memang diprioritaskan kepada pemuda agar lebih produktif meskipun di tengah himpitan dampak pandemi.

Pada Senin (22/3) kemarin, menurut Airlangga, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman program peningkatan inklusi keuangan syariah antara PP Muhammadiyah, PT Bank Syariah Indonesia, PT Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, dan Asosiasi CEO Master Mind Indonesia. Dalam penandatanganan kerja sama itu, diserahkan secara simbolik akses pembiayaan kepada kader PP Muhammadiyah.

Antara lain, pembiayaan syariah ACMI kepada usaha PP Muhammadiyah, digitalisasi keuangan inklusi Layanan Syariah LinkAja, 100 KUR BSI, seribu buku tabungan BSI untuk pelaku UMKM dari pemuda Muhammadiyah, serta 4.000 tabungan emas, dan seribu keagenan syariah.

“Pemerintah melihat potensi besar yang ada pada pemuda Muhammadiyah untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi harus dilakukan dengan saling sinergi antarberbagai pihak,” tegas Airlangga.



Berdasarkan catatan Kemenko Perekonomian, survei OJK tahun 2019 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Capaian ini melebihi target inklusi keuangan di tahun yang sama sebesar 75 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.

Di sisi lain, indeks inklusi keuangan syarian justru menurun dari 11,1% pada 2016 menjadi 9,1% pada 2019. Kondisi ini bertolak belakang dengan demografi Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.

Airlangga melihat, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Modal utama sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim harus bisa dimanfaatkan.

“Ada 87,18 persen penduduk kita dari 255 juta jiwa adalah umat muslim, jika ada saling sinergi antarumat muslim, indeks inklusi keuangan syariah bakal melonjak,” tegas Menko Perekonomian.

Berdasarkan catatan Kemenko Perekonomian, data dari Global Islamic Economy menyebutkan, Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia sebagai negara dengan aset keuangan syariah terbesar, yakni USD86 Miliar di 2018.

Hal yang menjadi catatan, kata Menko Airlangga, potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia harus dimaksimalkan.

"Dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,18 persen dari total penduduk Indonesia sebesar 265 juta, jika dikoordinasi dengan baik, bersama seluruh pemangku kepentingan, maka target inklusi keuangan syariah 2024 dapat tercapai,” tutup Airlangga.