Digitalisasi Bakal Mejangkau 80 Juta Penduduk yang Belum Tersentuh Bank

JAKARTA - Industri digital seakan menerima berkah dari kehadiran pandemi. Di era new normal, dimana sebagian besar aktifitas dilakukan dari rumah. Dari mulai bekerja, belajar, beribadah, belanja hingga bersilaturahmi.Semua dilakukan dari rumah. Hal inilah yang kemudian memicu ekonomi digital berkembang demikian pesat.

Indonesia mempunyai modal besar untuk pengembangan industri digital. Mengutip data Kementerian Keuangan pada 2019, Wimboh merinci, Indonesia memiliki sekitar 50 juta penduduk kelas menengah dan sekitar 120 juta penduduk kelas menengah harapan. Adapun berdasarkan data OJK, pada 2019 masih ada sekitar 83 juta penduduk yang belum terjangkau akses perbankan.

Di sisi lain, ada sekitar 196,7 juta dari total penduduk Indonesia yang memiliki akses ke internet. Indonesia juga berada di peringkat keempat negara di dunia yang melakukan transaksi jual beli melalui platform e-commerce berdasarkan Global Ecommerce 2019. Adapun sepanjang 2020 terjadi pertumbuhan volume transaksi digital sebesar 37,35 persen.

Data tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi perbankan di Indonesia yang kini mulai bertansformasi menuju perbankan digital. Sebab jumlah penduduk yang mengakses perbankan masih lebih sedikt ketimbang yang memiliki akses internet.

Topik mengenai perbankan digital ini menjadi salah satu tipik yang menarik perhatian pada ajang Katadata Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2021 bertajuk The Digital Banking Revolution, Rabu (24/2).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yang hadir sebagai salah satu pembicara menilai, transformasi digital pada sektor jasa keuangan akan membawa perubahan signifikan bagi perbankan. Terutama dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Menurutnya transformasi digital sektor jasa keuangan akan menjadi game changer mengingat akses kredit, pembiayaan, akan semakin mudah dan terjangkau dari berbagai lokasi.


Wimboh menambahkan, berbagai layanan perbankan yang tidak hanya terbatas pada kredit dan pembiayaan, bisa dilakukan dengan platform digital. Termasuk, mempermudah dan mempercepat proses persyaratan administrasi dan dokumentasi. “Bisa dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu,” katanya.

Transformasi perbankan menuju digital, sejatinya akan menjadi bagian penting dalam perkembangan industri digital di Tanah Air. Seiring dengan pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang semakin erat dalam penggunaan teknologi. Termasuk, ekspektasi terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

OJK sendiri mendorong sektor jasa keuangan untuk melakukan tranformasi digital baik dari proses bisnis, saluran distribusi, sampai dengan struktur kelembagaannya. “Tentunya diiringi dengan implementasi manajemen risiko yang memadai,” ujar Wimboh.


Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, pengembangan perbankan ke depan akan diarahkan ke sejumlah hal. Pertama, memperkuat tata kelola dalam manajemen terintegrasi. Kedua, mendorong penggunaan teknologi informasi seperti cloud, blockchain, dan omnichannel.

Sehingga bank dapat menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan yang beragam, dan akses cepat dan murah dengan jangkauan yang lebih luas.

Memanfaatkan Artificial Inteligence

Ketiga, mendorong terjadinya kerja sama terkait penggunaan teknologi. Baik kepada bank besar, bank kecil, lembaga keuangan mikro, termasuk perusahaan rintisan. Keempat, mendukung implementasi digital di sektor perbankan.

Salah satu implementasi dukungan yang diberikan oleh OJK ditunjukkan melalui percepatan dan integrasi proses persetujuan produk jasa keuangan berbasis digital. Kami akan terus mengakomodasi perizinan bank digital dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku,” kata Wimboh.



Dalam kesempatan yang sama Direktur TI dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Y.B. Hariantono mengapresiasi apa yang telah dilakukan OJK dalam mendorong perkembangan digitalisasi layanan perbankan. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan daya saing. Apalagi untuk bank konvensional seperti BNI.

Ia menjelaskan, platform digital merupakan sarana untuk menjangkau pelanggan. Produk atau jasa perbankan dapat dijual melalui platform yang dimiliki masing-masing perusahaan tapi juga bisa dijual lewat platform lain semisal perdagangan elektronik (e-commerce)

“Jadi ini adalah seuatu yang semua bank harus menuju ke sana. Untuk bank konvensional bicaranya digital banking. Untuk bank yang baru dia akan bicara I am digital bank, daripada membangun infrastruktur fisik semuanya dibangun digital,” katanya.

Sementara Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian, mengungkapkan, pemanfaatan teknologi dalam perbankan digital dapat meningkatkan fungsi layanan dari sebuah bank. Ia mencontohkan, generasi milenial ingin menyimpan uang dari hasil gaji mereka namun terdistraksi dengan berbagai hal. Di sini teknologi bisa membantu menyelesaikan problem tersebut.

Menurut Vishal saat ini di Amar Bank telah menggunakan artificial inteligence (AI) untuk memantau kebiasan pengeluaran si pengguna. Apabila aktifitas pengeluaran menjauh dari target yang dipatok maka si pengguna akan menerima peringatan. “Itulah perbedaan fungsionalnya,” katanya.

Didukung 5000 BTS

Transformasi digital di sektor jasa keuangan yang tengah berlangsung ini, bak gayung bersambut. Buktinya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp26,9 triliun untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 2021. Anggaran itu khusus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur digital.

Salah satu fokusnya adalah membangun 5.053 BTS (base transceiver station) yang akan mengoneksi titik blank. Seperti di 12 ribu titik layanan publik yang belum punya koneksi internet.

Menurut Menteri Keuangan , transformasi ekonomi digital itu akan terjadi apabila ada infrastrukturnya. Karena itu, di APBN ada alokasi pembangunan infrastruktur digital. Anggarannya berbeda dengan alokasi pembanguna infrsatruktur yang jumlahnya Rp 415 triliun. “Untuk TIK kami mengalokasikan sekitar Rp 26,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam diskusi virtual IDE Katadata, Selasa (23/3/2021).

Sri Mulyani menambahkan, konektivitas internet menjadi hal yang sangat penting. Di sejumlah kota besar seperti Jakarta, konektivitas internet mungkin tidak jadi masalah.
Namun, di daerah-daerah di luar Jakarta masih banyak yang belum terkoneksi internet. Karena itu, Sri Mulyani berharap pada 2021 konektivitas internet akan semakin luas lagi hingga ke desa-desa.