Buwas Ingin Pasok Beras Buat ASN hingga Polri, Tapi Minta Bantuan Sri Mulyani
Selasa, 30 Maret 2021 - 02:24 WIB
loading...
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berharap bisa memasok beras untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Kerena itu, Bulog berharap ada dukungan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. F
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso berharap bisa memasok beras untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Kerena itu, Bulog berharap ada dukungan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati .
Dukungan itu berupa penerbitan kebijakan penyerapan beras pemerintah untuk ketiga kelompok tersebut. Buwas -sapaan akrab Budi Waseso- mencatat, permintaan ini bertujuan agar Bulog kembali mendapat pasar beras pasca hilangnya kewajiban Bulog untuk menyalurkan beras dalam program Beras Sejahtera (Rastra).
Baca Juga: Data BPS Bongkar Impor Beras, Buwas Kasih Penjelasan Ini: Bukan Bulog Tapi Swasta
Permintaan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Bulog untuk giat menyerap gabah petani. "Saya akan minta dukungan Kemenkeu untuk merealisasikan keinginan bapak Presiden. Kami tidak minta uang untuk menyerap, karena kami masih bisa meskipun biaya utang perbankan, kami masih sanggup menyerap," ujar dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (29/3).
Bulog berharap setidaknya bisa menyiapkan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan untuk para TNI, Polri, dan PNS seluruh Indonesia. Menurut dia, jika itu bisa terealisasi, setiaknya pangsa pasar beras yang bisa dikantongi Bulog mencapai 1,4 juta ton per tahun.
"Ini target kita, sampai saat ini belum ada keputusan soal hilir beras Bulog. Harus ada keputusan pemerintah," katanya.
Menurut Buwas, saat ini anggota TNI, Polri, dan ASN rata-rata mendapatkan tunjangan beras per bulan sebesar Rp7.400 per kilogram (kg). Namun, harga riil beras yang dikonsumsi sekitar Rp12.000 kg. Dia mencatat, secara tidak langsung TNI, Polri, dan ASN dirugikan karena membeli beras dengan tunjangan pemerintah yang di bawah harga pasar.
Dukungan itu berupa penerbitan kebijakan penyerapan beras pemerintah untuk ketiga kelompok tersebut. Buwas -sapaan akrab Budi Waseso- mencatat, permintaan ini bertujuan agar Bulog kembali mendapat pasar beras pasca hilangnya kewajiban Bulog untuk menyalurkan beras dalam program Beras Sejahtera (Rastra).
Baca Juga: Data BPS Bongkar Impor Beras, Buwas Kasih Penjelasan Ini: Bukan Bulog Tapi Swasta
Permintaan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Bulog untuk giat menyerap gabah petani. "Saya akan minta dukungan Kemenkeu untuk merealisasikan keinginan bapak Presiden. Kami tidak minta uang untuk menyerap, karena kami masih bisa meskipun biaya utang perbankan, kami masih sanggup menyerap," ujar dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (29/3).
Bulog berharap setidaknya bisa menyiapkan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan untuk para TNI, Polri, dan PNS seluruh Indonesia. Menurut dia, jika itu bisa terealisasi, setiaknya pangsa pasar beras yang bisa dikantongi Bulog mencapai 1,4 juta ton per tahun.
"Ini target kita, sampai saat ini belum ada keputusan soal hilir beras Bulog. Harus ada keputusan pemerintah," katanya.
Menurut Buwas, saat ini anggota TNI, Polri, dan ASN rata-rata mendapatkan tunjangan beras per bulan sebesar Rp7.400 per kilogram (kg). Namun, harga riil beras yang dikonsumsi sekitar Rp12.000 kg. Dia mencatat, secara tidak langsung TNI, Polri, dan ASN dirugikan karena membeli beras dengan tunjangan pemerintah yang di bawah harga pasar.
Lihat Juga :
