Silang Suara Pengusaha Soal Kenaikan Tarif Peti Kemas di Tanjung Priok
Rabu, 14 April 2021 - 18:59 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaku usaha mengajukan keberatan atas kebijakan PT Pelindo II (Persero) atau IPC menaikkan sejumlah pos tarif di Pelabuhan Tanjung Priok , Jakarta. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Rico Rustombi mengatakan, pengenaan tarif baru untuk biaya penumpukan (storage) dan biaya pengangkatan kontainer ke truk (lift-on) dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan biaya logistik.
Selain itu, langkah tersebut dipandang kontraproduktif terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah. "Dengan kenaikan sejumlah pos tarif hingga 39% dibandingkan tarif lama, ini akan berdampak langsung pada peningkatan biaya logistik," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/4/2021). ( Baca juga: Sssttt! Besok Tarif Peti Kemas di Tanjung Priok Naik )
Dia menuturkan, perubahan skema tarif di pelabuhan tidak hanya berdampak pada sektor logistik, tapi juga pada sektor industri, kegiatan ekspor-impor, hingga konsumen.
"Kenaikan biaya tersebut dapat berdampak pada peningkatan biaya bahan baku industri, peningkatan harga jual barang jadi, dan penurunan daya saing industri nasional secara umum," jelas Rico.
Selain itu, momentum kenaikan tarif kali ini dinilai kurang tepat. Pasalnya, kondisi perekonomian masih negatif, walaupun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
"Karena itu kenaikan biaya tersebut kontraproduktif terhadap dukungan berupa stimulus dan insentif yang digelontorkan pemerintah melalui program (PEN) yang telah banyak membebani keuangan negara," lanjut Rico.
Ketua Harian Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan, kebijakan ini diambil dengan langkah komunikasi dan sosialisasi yang minim. Seharusnya para pemangku kepentingan sektoral terlibat dalam urun rembug sebelum skema tarif baru dikeluarkan. Alhasil muncul reaksi dari Kadin Indonesia dan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI).
"Jumlah asosiasi terkait sebagai pengguna dan pelaku kegiatan logistik yang diajak bicara terkait rencana kenaikan tarif sangat minim," ungkap Mahendra.
Dia menguraikan, kenaikan tarif yang terjadi mencakup biaya penumpukan (storage) berbasis waktu (hari) dan ukuran (20 ft & 40 ft). Kenaikan pada setiap pos tarif berkisar antara 7% sampai 39%. Selain itu, terdapat kenaikan biaya pengangkutan kontainer ke truk (handling/lift-on)
"Untuk handling kontainer ukuran 20 ft naik dari Rp 187.500 menjadi Rp 285.500. Sedangkan untuk ukuran 40 ft naik dari tarif lama Rp 281.300 menjadi Rp 428.250," rinci Mahendra.
Dia berharap IPC dan kementerian terkait bisa mengevaluasi kebijakan yang baru dikeluarkan. Hal ini karena skema tarif baru tersebut tidak hanya membebani dunia usaha, tetapi juga akan berdampak langsung pada sektor-sektor lainnya yang berujung pada terhambatnya pemulihan ekonomi nasional yang tengah terpukul oleh pandemi Covid-19. ( Baca juga: Toyota Crown, Mobil Para Menteri, Akhirnya Jadi Versi SUV )
Sebelumnya, pihak PT Pelindo II (Persero) atau IPC menyatakan bahwa kebijakan penaikan tarif merupakan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemnko Marves). Selain itu, keputusan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Didukung pula oleh Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). ALFI dan GINSI adalah wadah para pengusaha yang terkait dengan jasa pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Selain itu, langkah tersebut dipandang kontraproduktif terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah. "Dengan kenaikan sejumlah pos tarif hingga 39% dibandingkan tarif lama, ini akan berdampak langsung pada peningkatan biaya logistik," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/4/2021). ( Baca juga: Sssttt! Besok Tarif Peti Kemas di Tanjung Priok Naik )
Dia menuturkan, perubahan skema tarif di pelabuhan tidak hanya berdampak pada sektor logistik, tapi juga pada sektor industri, kegiatan ekspor-impor, hingga konsumen.
"Kenaikan biaya tersebut dapat berdampak pada peningkatan biaya bahan baku industri, peningkatan harga jual barang jadi, dan penurunan daya saing industri nasional secara umum," jelas Rico.
Selain itu, momentum kenaikan tarif kali ini dinilai kurang tepat. Pasalnya, kondisi perekonomian masih negatif, walaupun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
"Karena itu kenaikan biaya tersebut kontraproduktif terhadap dukungan berupa stimulus dan insentif yang digelontorkan pemerintah melalui program (PEN) yang telah banyak membebani keuangan negara," lanjut Rico.
Ketua Harian Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan, kebijakan ini diambil dengan langkah komunikasi dan sosialisasi yang minim. Seharusnya para pemangku kepentingan sektoral terlibat dalam urun rembug sebelum skema tarif baru dikeluarkan. Alhasil muncul reaksi dari Kadin Indonesia dan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI).
"Jumlah asosiasi terkait sebagai pengguna dan pelaku kegiatan logistik yang diajak bicara terkait rencana kenaikan tarif sangat minim," ungkap Mahendra.
Dia menguraikan, kenaikan tarif yang terjadi mencakup biaya penumpukan (storage) berbasis waktu (hari) dan ukuran (20 ft & 40 ft). Kenaikan pada setiap pos tarif berkisar antara 7% sampai 39%. Selain itu, terdapat kenaikan biaya pengangkutan kontainer ke truk (handling/lift-on)
"Untuk handling kontainer ukuran 20 ft naik dari Rp 187.500 menjadi Rp 285.500. Sedangkan untuk ukuran 40 ft naik dari tarif lama Rp 281.300 menjadi Rp 428.250," rinci Mahendra.
Dia berharap IPC dan kementerian terkait bisa mengevaluasi kebijakan yang baru dikeluarkan. Hal ini karena skema tarif baru tersebut tidak hanya membebani dunia usaha, tetapi juga akan berdampak langsung pada sektor-sektor lainnya yang berujung pada terhambatnya pemulihan ekonomi nasional yang tengah terpukul oleh pandemi Covid-19. ( Baca juga: Toyota Crown, Mobil Para Menteri, Akhirnya Jadi Versi SUV )
Sebelumnya, pihak PT Pelindo II (Persero) atau IPC menyatakan bahwa kebijakan penaikan tarif merupakan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemnko Marves). Selain itu, keputusan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Didukung pula oleh Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). ALFI dan GINSI adalah wadah para pengusaha yang terkait dengan jasa pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.
(uka)
Lihat Juga :
