Kementerian Investasi Beri Kepastian Investor, HIPMI: Ide Bapak Jokowi Tepat
Jum'at, 16 April 2021 - 23:13 WIB
loading...
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meyakini, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI ) Mardani H. Maming meyakini, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor . Selama ini, ia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.
"Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai ide Bapak Presiden Jokowi untuk merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Baca Juga: Pembentukan Kementerian Investasi Harus Dilakukan dengan Hati-hati dan Akuntabel
Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien. "Saya pikir rencana Bapak Jokowi harus kita dukung," ucapnya.
Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.
"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi," ungkapnya.
"Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai ide Bapak Presiden Jokowi untuk merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Baca Juga: Pembentukan Kementerian Investasi Harus Dilakukan dengan Hati-hati dan Akuntabel
Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien. "Saya pikir rencana Bapak Jokowi harus kita dukung," ucapnya.
Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.
"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi," ungkapnya.
Lihat Juga :
