Pembentukan Kementerian Investasi Harus Dilakukan dengan Hati-hati dan Akuntabel

Selasa, 13 April 2021 - 02:32 WIB
loading...
Pembentukan Kementerian...
Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Komisi XI DPR RI mengomentari terkait rencana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan diubah menjadi Kementerian Investasi. Pastinya hal ini merupakan wewenang penuh dari Presiden. Termasuk, siapa yang nantinya akan diangkat menjadi Menteri Investasi.

Bila ternyata BKPM diubah menjadi Kementerian Investasi, maka tentu struktur, tugas, dan fungsinya juga dapat berubah. Karena tugas dan fungsinya pun akan lebih luas dibandingkan dengan badan.

Harapannya proses pembentukan kementerian ini nantinya, bagi DPR yang terpenting akan memastikan pembentukan kementerian dilakukan pemerintah dengan hati-hati dan akuntabel, serta berdasarkan kajian yang komprehensif.

Khususnya dengan mempertimbangkan cakupan tugas dan fungsi, proporsionalitas beban tugas, struktur organisasi, dan keterpaduannya dengan kementerian lain.

"Jangan sampai pembentukan ini tidak efektif dan efisien, dalam arti terdapat tumpang tindih kewenangan, tugas, maupun fungsi dengan kementerian lainnya," ujar Anggota DPR RI Komisi XI Puteri Komarudin saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta (12/4/2021).

Baca juga: BKPM Jadi Kementerian, Gak Ngaruh buat Genjot Investasi
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mengenang Rachmat Gobel,...
Mengenang Rachmat Gobel, Zulkifli Hasan: Indonesia Kehilangan Sosok Pejuang
Cari Bos Baru OJK, Purbaya...
Cari Bos Baru OJK, Purbaya Blak-blak Soal Beberapa Pelamar
Apakah Rumah Anggota...
Apakah Rumah Anggota DPR-Menteri yang Dijarah dan Dirusak Ditanggung Pemerintah?
Harta Kekayaan Misbakhun,...
Harta Kekayaan Misbakhun, Anggota DPR yang Pergi ke Australia saat Demo Ricuh
Anggaran DPR Meroket...
Anggaran DPR Meroket Jadi Rp9,9 Triliun, Per Anggota Setiap Tahun Bisa Dapat Rp17 M
Dibayar Pajak Rakyat,...
Dibayar Pajak Rakyat, Apakah Anggota DPR Bisa Dipecat karena Minim Adab dan Etika?
DPR Minta KPK Transparan...
DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Dugaan Gratifikasi Menhut
Ribuan Titik Panas Kepung...
Ribuan Titik Panas Kepung Kalimantan, Legislator PDIP Desak Optimalisasi Penanganan Karhutla
Prosesi Militer Iringi...
Prosesi Militer Iringi Pemakaman Rachmat Gobel di TMP Kalibata
Rekomendasi
TPPU Dinilai Bisa Jadi...
TPPU Dinilai Bisa Jadi Pintu Masuk Bongkar Kasus Eks Jampidsus
First Look Ibra The...
First Look Ibra The Movie: Menembus Langit, Mengungkap Masa Lalu
Menhut Raja Juli Irit...
Menhut Raja Juli Irit Bicara saat Dicecar Wartawan soal KPK, Hanya Ucapkan Terima Kasih
Berita Terkini
Saat Infrastruktur,...
Saat Infrastruktur, Fasilitas, dan Komunitas Tumbuh Bersama dalam Satu Kawasan
Cara PAMA Ikut Meningkatkan...
Cara PAMA Ikut Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Prabowo: 66,4 Juta Warga...
Prabowo: 66,4 Juta Warga RI Dapat LPG Subsidi, Lebih Banyak dari Penduduk Singapura
Menanti Peran Besar...
Menanti Peran Besar Pertamina dalam Proyek LNG Kelas Dunia Blok Masela
Purbaya Segera Temui...
Purbaya Segera Temui Kepala BGN, Bahas Pemotongan Anggaran MBG
Soal Investor PFII Bebas...
Soal Investor PFII Bebas Pajak hingga 50 Tahun, Purbaya: Masih Belum Tentu
Infografis
7 Wilayah AS yang Diperoleh...
7 Wilayah AS yang Diperoleh dengan Membeli dan Merebut dari Negara Lain
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved