Kocok Ulang Kabinet Jilid II, Pengusaha Minta Jokowi Tak Pilih Orang Parpol
Senin, 19 April 2021 - 11:25 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Para pelaku usaha mencatat isu reshuffle kabinet menjadi momentum tepat untuk memaksimalkan kinerja ekonomi nasional pasca Covid-19. Penilaian itu searah dengan keputusan pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.
Namun demikian, Kepala Negara belum menyampaikan secara resmi apakah akan meleburkan Kementerian Investasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Atau sebaliknya, akan mengangkat menteri baru untuk mengisi pos Menteri Investasi.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap sosok yang akan diangkat sebagai Menteri Investasi nanti sedapat mungkin berasal dari kalangan profesional dan bukan dari partai politik (parpol).
Baca juga: 2 Hal Ini Bikin Jokowi Belum Umumkan Reshuffle Kabinet
Pasalnya, pengangkatan Menteri Investasi sangat layak dijadikan Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri lain yang memiliki rapor merah. Dengan begitu, Presiden lebih mengedepankan figur yang profesional dan mumpuni di bidangnya.
"Jika memang terpaksa dari parpol, harus dilihat betul latar belakang, track record, prestasi dan pengalaman selama ini. Dunia usaha sangat berharap reshuffle kali ini dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang kita hadapi saat ini yaitu kesehatan dan ekonomi," ujar Sarman kepada MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).
Di mata pengusaha, ada kinerja sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilai mumpuni. Misalnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang dianggap kreatif melakukan inovasi dan mendorong BUMN menjadi lokomotif ekonomi di berbagai sektor.
Baca juga: Ahok Diisukan Jadi Menteri Investasi, Pengamat: Karir Politik Ahok Sudah Selesai
Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang lihai merumuskan kebijakan fiskal di tengah pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan keuangan negara dan industri keuangan,
Disusul Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang dipandang mampu membangun berbagi proyek infrastruktur. Hingga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang tercatat bisa membawa target investasi nasional sepanjang 2020 melampaui target.
"Kita berharap agar reshuffle kali ini presiden tidak salah pilih mengangkat menteri baru agar pasar merespon positif dan ekonomi kita dapat bangkit kembali dengan pertumbuhan yang positif," tutur dia.
Isu reshuffle kembali menguat setelah DPR menyetujui penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Ristek. Serta, membentuk kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Langkah ini memperkuat upaya reshuffle bagi kabinet kedua Jokowi.
Baca juga: Momen Jokowi, Anies, Sandi Selfie Bareng saat Vaksinasi Seniman di Gambir
Khusus untuk Kementerian Investasi, diyakini strategis karena merupakan implementasi dari Undang-undang (UU) Cipta kerja. Di mana, regulasi itu dipercaya mampu mendorong arus investasi ke Indonesia.
Dengan masuknya investor ke RI, maka diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan, terlebih dalam kondisi dan situasi saat ini.
Pelaku bisnis mencatat, tantangan ekonomi Indonesia saat ini yang masih berstatus resesi, sangat dibutuhkan tim jabinet ekonomi yang solid, kompak, sevisi tidak ego sektoral. Dunia usaha sangat berharap agar pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 positif dan membawa keluar ekonomi nasional dari jurang kontraksi.
Namun demikian, Kepala Negara belum menyampaikan secara resmi apakah akan meleburkan Kementerian Investasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Atau sebaliknya, akan mengangkat menteri baru untuk mengisi pos Menteri Investasi.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap sosok yang akan diangkat sebagai Menteri Investasi nanti sedapat mungkin berasal dari kalangan profesional dan bukan dari partai politik (parpol).
Baca juga: 2 Hal Ini Bikin Jokowi Belum Umumkan Reshuffle Kabinet
Pasalnya, pengangkatan Menteri Investasi sangat layak dijadikan Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri lain yang memiliki rapor merah. Dengan begitu, Presiden lebih mengedepankan figur yang profesional dan mumpuni di bidangnya.
"Jika memang terpaksa dari parpol, harus dilihat betul latar belakang, track record, prestasi dan pengalaman selama ini. Dunia usaha sangat berharap reshuffle kali ini dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang kita hadapi saat ini yaitu kesehatan dan ekonomi," ujar Sarman kepada MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).
Di mata pengusaha, ada kinerja sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilai mumpuni. Misalnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang dianggap kreatif melakukan inovasi dan mendorong BUMN menjadi lokomotif ekonomi di berbagai sektor.
Baca juga: Ahok Diisukan Jadi Menteri Investasi, Pengamat: Karir Politik Ahok Sudah Selesai
Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang lihai merumuskan kebijakan fiskal di tengah pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan keuangan negara dan industri keuangan,
Disusul Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang dipandang mampu membangun berbagi proyek infrastruktur. Hingga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang tercatat bisa membawa target investasi nasional sepanjang 2020 melampaui target.
"Kita berharap agar reshuffle kali ini presiden tidak salah pilih mengangkat menteri baru agar pasar merespon positif dan ekonomi kita dapat bangkit kembali dengan pertumbuhan yang positif," tutur dia.
Isu reshuffle kembali menguat setelah DPR menyetujui penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Ristek. Serta, membentuk kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Langkah ini memperkuat upaya reshuffle bagi kabinet kedua Jokowi.
Baca juga: Momen Jokowi, Anies, Sandi Selfie Bareng saat Vaksinasi Seniman di Gambir
Khusus untuk Kementerian Investasi, diyakini strategis karena merupakan implementasi dari Undang-undang (UU) Cipta kerja. Di mana, regulasi itu dipercaya mampu mendorong arus investasi ke Indonesia.
Dengan masuknya investor ke RI, maka diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan, terlebih dalam kondisi dan situasi saat ini.
Pelaku bisnis mencatat, tantangan ekonomi Indonesia saat ini yang masih berstatus resesi, sangat dibutuhkan tim jabinet ekonomi yang solid, kompak, sevisi tidak ego sektoral. Dunia usaha sangat berharap agar pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 positif dan membawa keluar ekonomi nasional dari jurang kontraksi.
(ind)
Lihat Juga :
