Indonesia Akan Bebas Impor BBM dan LPG di Tahun 2030
Selasa, 20 April 2021 - 19:05 WIB
loading...
Menteri ESDM Arifin Tasrif menerangkan, di tahun 2030, kita menargetkan tidak adanya impor BBM dan diupayakan juga untuk tidak lagi melakukan impor LPG. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerangkan, lahirnya Grand Strategi Energi Nasional diharapkan menjawab persoalan terkait meningkatnya permintaan energi untuk jangka panjang dan terbatasnya pasokan sumber daya dalam negeri.
"Kita sekarang masih impor BBM dan LPG. Di tahun 2030, kita menargetkan tidak adanya impor BBM dan diupayakan juga untuk tidak lagi melakukan impor LPG ," tegas Arifin saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memimpin Sidang Paripurna ke-5 Dewan Energi Nasional (DEN), Selasa (20/4/2021).
Baca Juga: Menperin Dorong Pengembangan Green Diesel Tekan Impor BBM
Sidang Paripurna kali ini juga dihadiri oleh berbagai Menteri, termasuk para Menteri Anggota DEN dan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, dengan agenda bahasan yaitu Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Cadangan Penyangga Energi (CPE), dan Rencana Strategis DEN 2021 - 2025.
Arifin Tasrif yang juga selaku Ketua Harian DEN mengungkapkan, penyusunan Grand Strategi Energi Nasional, merupakan penyempurnaan dari Rencana Umum Energi Nasoinal (RUEN) atas masukan dari Kementerian, Lembaga, BUMN, swasta dan para stakeholder terkait.
"Harus ada penyesuaian lagi antara RUEN lama dengan RUEN yang didasarkan pada Grand Strategi Energi Nasional yang kita susun," ujarnya dalam konferesi pers usai Sidang Paripurna DEN.
Sementara itu mengantisipasi perkembangan global, Arifin menegaskan posisi Indonesia di dalam perjanjian internasional, yakni Paris Agreement terkait komitmennya terhadap pengurangan emisi melalui energi baru terbarukan (EBT). Indonesia perlu mengantisipasinya untuk bisa mendorong pemanfaatan EBT sebagai bauran energi nasional kita.
Untuk itu, ia berpesan agar Dewan Energi Nasional mampu melihat peluang tersebut untuk menciptakan nilai ekonomi baru melalui energi bersih.
"Arahan Bapak Presiden, DEN dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi (Covid-19) ini untuk masuk ke arah green economy, dimana semua negara-negara maju sudah menuju ke arah sana dan mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan. Strategi yang disusun nanti harus berorientasi visioner dan implementasinya harus secara konsisten dilaksanakan," tegasnya.
Dia melanjutkan, terkait target kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT tahun 2025 mencapai 24.000 Mega Watt (MW). Selanjutnya, pada tahun 2035 ditargetkan ada penambahan pembangkit listrik EBT sebesar 38.000 MW dari kapasitas terpasang saat ini.
Salah satu strategi yang diusung Pemerintah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi surya."Nanti backbone-nya kita upayakan dari energi surya yang dari perkembangannya makin ekonomis," tutur Arifin.
Di samping itu, Pemerintah akan mempercepat proses hilirisasi dari produk-produk batubara. Di sisi lain, pemerintah juga akan segera menyelesaiakan infrastruktur gas dan listrik.
Baca Juga: Pertamina: Biar Tak Tergantung Impor BBM Lagi
Arifin menyatakan, pemerintah ingin mencapai target 100% elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia. Demikian juga dengan penyediaan BBM Satu Harga, akan terus dilakukan agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat di pelosok tanah air.
"(Program-program) ini bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah-daerah tersebut," jelasnya.
"Kita sekarang masih impor BBM dan LPG. Di tahun 2030, kita menargetkan tidak adanya impor BBM dan diupayakan juga untuk tidak lagi melakukan impor LPG ," tegas Arifin saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memimpin Sidang Paripurna ke-5 Dewan Energi Nasional (DEN), Selasa (20/4/2021).
Baca Juga: Menperin Dorong Pengembangan Green Diesel Tekan Impor BBM
Sidang Paripurna kali ini juga dihadiri oleh berbagai Menteri, termasuk para Menteri Anggota DEN dan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, dengan agenda bahasan yaitu Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Cadangan Penyangga Energi (CPE), dan Rencana Strategis DEN 2021 - 2025.
Arifin Tasrif yang juga selaku Ketua Harian DEN mengungkapkan, penyusunan Grand Strategi Energi Nasional, merupakan penyempurnaan dari Rencana Umum Energi Nasoinal (RUEN) atas masukan dari Kementerian, Lembaga, BUMN, swasta dan para stakeholder terkait.
"Harus ada penyesuaian lagi antara RUEN lama dengan RUEN yang didasarkan pada Grand Strategi Energi Nasional yang kita susun," ujarnya dalam konferesi pers usai Sidang Paripurna DEN.
Sementara itu mengantisipasi perkembangan global, Arifin menegaskan posisi Indonesia di dalam perjanjian internasional, yakni Paris Agreement terkait komitmennya terhadap pengurangan emisi melalui energi baru terbarukan (EBT). Indonesia perlu mengantisipasinya untuk bisa mendorong pemanfaatan EBT sebagai bauran energi nasional kita.
Untuk itu, ia berpesan agar Dewan Energi Nasional mampu melihat peluang tersebut untuk menciptakan nilai ekonomi baru melalui energi bersih.
"Arahan Bapak Presiden, DEN dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi (Covid-19) ini untuk masuk ke arah green economy, dimana semua negara-negara maju sudah menuju ke arah sana dan mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan. Strategi yang disusun nanti harus berorientasi visioner dan implementasinya harus secara konsisten dilaksanakan," tegasnya.
Dia melanjutkan, terkait target kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT tahun 2025 mencapai 24.000 Mega Watt (MW). Selanjutnya, pada tahun 2035 ditargetkan ada penambahan pembangkit listrik EBT sebesar 38.000 MW dari kapasitas terpasang saat ini.
Salah satu strategi yang diusung Pemerintah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi surya."Nanti backbone-nya kita upayakan dari energi surya yang dari perkembangannya makin ekonomis," tutur Arifin.
Di samping itu, Pemerintah akan mempercepat proses hilirisasi dari produk-produk batubara. Di sisi lain, pemerintah juga akan segera menyelesaiakan infrastruktur gas dan listrik.
Baca Juga: Pertamina: Biar Tak Tergantung Impor BBM Lagi
Arifin menyatakan, pemerintah ingin mencapai target 100% elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia. Demikian juga dengan penyediaan BBM Satu Harga, akan terus dilakukan agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat di pelosok tanah air.
"(Program-program) ini bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah-daerah tersebut," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
