BLU Bisa Impor Minyak saat Pasokan Global Seret, Lemigas Salah Satunya
Minggu, 31 Mei 2026 - 12:22 WIB
loading...
Pemerintah resmi membuka keran impor minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM) jadi, hingga liquefied petroleum gas (LPG) melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengakui saat ini sejumlah negara mulai menahan penjualan minyak mentah untuk ekspor. Kondisi ini membuat pasokan minyak mentah dunia mengalami hambatan.
Pemerintah resmi membuka keran impor minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM) jadi, hingga liquefied petroleum gas (LPG) melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi. Langkah strategis ini menyusul terbitnya payung hukum baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan/atau LPG untuk Ketahanan Energi Nasional.
Selain mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berjalan selama ini, regulasi teranyar tersebut turut memberikan ruang bagi institusi non-BUMN. Yuliot mengatakan, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri Pemerintah siap melakukan pembelian minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga yang sesuai dengan acuan Indonesia Crude Price (ICP). Sehingga punya penawaran harga yang kompetitif dibanding perusahaan K3S melakukan ekspor.
Baca Juga: Bangun Storage LNG di Serangan, Negara Setiap Tahun Bisa Hemat Rp8,4 Triliun
"Jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan K3S itu, bisa dipasarkan di dalam negeri dan harganya sesuai dengan harga ICP. Jadi ini tidak merugikan perusahaan K3S sendiri," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5).
Pemerintah resmi membuka keran impor minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM) jadi, hingga liquefied petroleum gas (LPG) melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi. Langkah strategis ini menyusul terbitnya payung hukum baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan/atau LPG untuk Ketahanan Energi Nasional.
Selain mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berjalan selama ini, regulasi teranyar tersebut turut memberikan ruang bagi institusi non-BUMN. Yuliot mengatakan, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri Pemerintah siap melakukan pembelian minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga yang sesuai dengan acuan Indonesia Crude Price (ICP). Sehingga punya penawaran harga yang kompetitif dibanding perusahaan K3S melakukan ekspor.
Baca Juga: Bangun Storage LNG di Serangan, Negara Setiap Tahun Bisa Hemat Rp8,4 Triliun
"Jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan K3S itu, bisa dipasarkan di dalam negeri dan harganya sesuai dengan harga ICP. Jadi ini tidak merugikan perusahaan K3S sendiri," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5).
Lihat Juga :
