Erick Thohir Kesulitan Penuhi Kuota Perempuan dalam Jajaran Petinggi BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah menyiasati agar keterwakilan perempuan dalam jajaran dewan direksi dan komisaris bisa diakomodasi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun buku 2020. Langkah itu untuk mewujudkan target 15% perempuan dalam manajemen perseroan negara.

Dia mengakui, realisasi 15% keterwakilan perempuan di dalam struktural BUMN cukup sulit. Karena itu, langkah intervensi Kementerian BUMN seyogyanya dilakukan.

( Baca juga:Menteri Erick Ingatkan BUMN Jangan Terjebak Barang Impor )

RUPS BUMN atau perusahaan pelat merah berstatus Tbk misalnya, dia nilai, lebih sulit daripada perusahaan negara yang belum melantai ke pasar modal Indonesia atau initial public offering (IPO). Tentu, kesulitan itu disebabkan oleh saham BUMN yang tidak sepenuhnya dimiliki pemerintah.

"Kita mau capai 15% (pemimpin perempuan) tahun ini, tidak mudah lho, ini rapat umum pemegang saham lagi mulai soalnya. Dan tentu yang tertutup (PT) masih mudah, yang RUPS itu susah, ini momentumnya harus di-push," ujar Erick dalam acara Srikandi BUMN, Selasa (20/4/2021).

Meski begitu, mantan bos Inter Milan itu optimistis bila pemegang saham lain dan direksi BUMN bisa memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memimpin perusahaan negara.

"Saya yakin kepemimpinan seperti Pak Darmawan ataupun dirut-dirut lelaki terhormat, kita bilang terhormat karena mereka mendukung perempuan, pasti mereka beri kesempatan. Jadi 15% harus terjadi tahun ini," kata dia.

( Baca juga:Pagi-pagi Bitung Gempar, Suami Ngamuk Tikam Istri hingga Tewas )

Kementerian BUMN mencatat jika persentase 15% keterwakilan perempuan di jajaran direksi dan komisaris perseroan negara tahun ini bisa terwujud, maka pada 2023 mendatang akan ada 20% keterisian kepemimpinan perempuan. Saat ini, masih 11% wanita menduduki jabatan direksi.

"Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Sekarang masih 11% di tahun ini , saya minta di tahun ini bisa mencapai 15% dan di tahun 2023 menjadi 20% untuk kepemimpinan perempuan," tuturnya.