Indonesia Ingin Setop Impor BBM dan LPG, Ini Tantangannya
loading...
Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi impor BBM dan LPG di tahun 2030. Sebelumnya itu terjadi, pemerintah harus memastikan beberapa hal ini. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi impor BBM dan LPG di tahun 2030. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Istana Kepresidenan, Selasa (20/4).
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, target tersebut akan berdampak positif dalam perekonomian. Namun, pemerintah harus memastikan kebutuhan energi di dalam negeri tercukupi melalui diversifikasi maupun penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) .
"Kalau ditanya mungkin atau tidaknya, saya kira tergantung dari rencana, instrumen dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam kurun 9 tahun ke depan. Saya kira perlu terobosan-terobosan baru yang dilakukan," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Selasa (27/4/2021).
Menurut dia, tantangan yang dihadapi sejauh ini terkait penyelesaian proyek pembangunan kilang. Dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target kapasitas kilang di tahun 2025 sudah di atas 2 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak perlu impor lagi.
"Kapasitas kilang kita hanya 1 juta barel per hari. Produksinya cuma 800.000 barel per hari. Sehingga kalau di 2030 konsumsinya estimasi sudah mendekati 2 juta, maka paling tidak memerlukan kapasitas dua kali lipatnya," jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan energi tanpa impor, pemerintah juga mendorong sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Komaidi melanjutkan, tantangan EBT saat ini masih pada kapasitas dan kebijakan harga yang belum kompetitif.
"Sejauh ini tidak cukup kompetitif dengan BBM konvensional. Kalau bicara kendaraan listrik, semua masih dalam proses. Pertanyaannya bisa tidak dicapai sampai 9 tahun ke depan? Jadi perlu diperjelas target setiap tahunnya. Ini yang saya kira belum disampaikan ke publik," tuturnya.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, target tersebut akan berdampak positif dalam perekonomian. Namun, pemerintah harus memastikan kebutuhan energi di dalam negeri tercukupi melalui diversifikasi maupun penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) .
"Kalau ditanya mungkin atau tidaknya, saya kira tergantung dari rencana, instrumen dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam kurun 9 tahun ke depan. Saya kira perlu terobosan-terobosan baru yang dilakukan," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Selasa (27/4/2021).
Menurut dia, tantangan yang dihadapi sejauh ini terkait penyelesaian proyek pembangunan kilang. Dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target kapasitas kilang di tahun 2025 sudah di atas 2 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak perlu impor lagi.
"Kapasitas kilang kita hanya 1 juta barel per hari. Produksinya cuma 800.000 barel per hari. Sehingga kalau di 2030 konsumsinya estimasi sudah mendekati 2 juta, maka paling tidak memerlukan kapasitas dua kali lipatnya," jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan energi tanpa impor, pemerintah juga mendorong sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Komaidi melanjutkan, tantangan EBT saat ini masih pada kapasitas dan kebijakan harga yang belum kompetitif.
"Sejauh ini tidak cukup kompetitif dengan BBM konvensional. Kalau bicara kendaraan listrik, semua masih dalam proses. Pertanyaannya bisa tidak dicapai sampai 9 tahun ke depan? Jadi perlu diperjelas target setiap tahunnya. Ini yang saya kira belum disampaikan ke publik," tuturnya.
(akr)
Explore More