Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Kini Rp5.818,4 Triliun
loading...
BUI mencatat utang luar negeri Indonesia di triwulan I/2021 turun dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi USD415,6 miliar. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan pertama tahun ini diklaim masih tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan I/2021 tercatat sebesar USD415,6 miliar, turun 0,4% (qtq) dibandingkan posisi triwulan IV/2020 yang sebesar USD417,5 miliar.
Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN triwulan I/2021 tumbuh 7,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,5% (yoy).
"ULN Pemerintah mencatat posisi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya," kata Erwin di Jakarta, Jumat (21/5/2021). Posisi ULN Pemerintah pada triwulan I/2021 tercatat sebesar USD203,4 miliar atau lebih rendah 1,4% (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV/2020. Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.
Secara tahunan, ULN Pemerintah triwulan I/2021 tumbuh 12,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Selain melalui SBN, Pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas," tandasnya.
Belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor keuangan dan asuransi (12,9%).
"Posisi ULN Pemerintah triwulan I/2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah," tambahnya.
Di bagian lain, ULN swasta mencatat pertumbuhan tahunan yang melambat. Pertumbuhan ULN swasta triwulan I/2021 tercatat 2,3% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,8% (yoy).
Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 5,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan juga terkontraksi semakin dalam menjadi kontraksi 7,1% (yoy) dari kontraksi 5,7% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN triwulan I/2021 tumbuh 7,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,5% (yoy).
"ULN Pemerintah mencatat posisi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya," kata Erwin di Jakarta, Jumat (21/5/2021). Posisi ULN Pemerintah pada triwulan I/2021 tercatat sebesar USD203,4 miliar atau lebih rendah 1,4% (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV/2020. Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.
Secara tahunan, ULN Pemerintah triwulan I/2021 tumbuh 12,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Selain melalui SBN, Pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas," tandasnya.
Belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor keuangan dan asuransi (12,9%).
"Posisi ULN Pemerintah triwulan I/2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah," tambahnya.
Di bagian lain, ULN swasta mencatat pertumbuhan tahunan yang melambat. Pertumbuhan ULN swasta triwulan I/2021 tercatat 2,3% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,8% (yoy).
Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 5,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan juga terkontraksi semakin dalam menjadi kontraksi 7,1% (yoy) dari kontraksi 5,7% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Lihat Juga :
