Jamaah Haji RI Tak Bisa ke Tanah Suci Terkendala Jenis Vaksin, Bio Farma Usul Pakai Astrazeneca
Selasa, 25 Mei 2021 - 17:46 WIB
loading...
Jamaah haji Indonesia terancam tidak bisa ke Tanah Suci, meski pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan 60 ribu orang dari seluruh dunia untuk melakukan haji tahun ini. Lantaran terkendala syarat jenis vaksin. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Jamaah haji Indonesia terancam tidak bisa ke Tanah Suci, meski pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan 60 ribu orang dari seluruh dunia untuk melakukan haji tahun ini. Lantaran terkendala syarat jenis vaksin, PT Bio Farma (Persero) mengusulkan agar calon jamaah haji Indonesia diberikan vaksin Astrazeneca.
Baca Juga: Saudi Izinkan 60 Ribu Jamaah dari Luar Negeri Beribadah Haji
Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir menyebut, saat ini vaksinasi Covid-19 yang diperbolehkan pemerintah Arab Saudi mencakup vaksin yang diproduksi produsen farmasi asal Eropa dan Amerika Serikat (AS). Misalnya, vaksin Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca.
Sebab, produsen dari ketiga jenis vaksin tersebut sudah menerima sertifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara, vaksinasi di Tanah Air masih didominasi oleh penggunaan vaksin Sinovac.
Meski begitu, Bio Farma memberikan opsi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) agar calon jamaah haji Indonesia diberikan vaksin Astrazeneca. Meski mereka sudah divaksinasi melalui vaksin Sinovac.
Opsi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Astrazeneca telah memperoleh sertifikasi WHO. Dan tercatat ada 1.389.600 dosis vaksin jadi AstraZeneca sudah ada di Bio Farma.
"Kita memiliki vaksin Antrasena juga, ini mungkin menjadi opsi, tinggal diatur bagi jamaah yang mungkin sempat mendapat vaksinasi yang Sinovec mungkin kita bisa diskusikan dengan BPOM dan Komnas KIPI apakah mereka bisa boleh diberikan vaksinasi Astrazeneca? Tapi ini ada pertimbangan yang diberikan oleh ahlinya, kami hanya memberikan semacam opsi saja," ujar Honesti, Selasa (25/5/2021).
Ihwal jenis vaksin di Indonesia yang sudah mendapat Emergency Use Authorization (EUA) dari WHO, tercatat baru Sinopharm. Namun, vaksin ini baru digunakan dalam program vaksinasi gotong royong. Sementara Sinovac sendiri akan menerima EUA pada pekan kedua Juni 2021 mendatang.
"Memang kita sedang berproses, seperti Sinopharm itu sudah mendapat EUA dari WHO. Sinovac juga lagi berproses dan kemarin kami masih berkomunikasi dengan Sinovac memang ada satu data lagi yang diminta WHO, tapi mereka optimis minggu pertama atau kedua Juni mereka akan melakukan EUA dari WHO," tutur dia.
Baca Juga: Vaksin di Indonesia Belum Masuk Syarat Ibadah Haji, Bio Farma: Perkuat Diplomasi
=
Strategi lain yang diusulkan manajemen Bio Farma adalah upaya diplomasi pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi. Honesti membeberkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) terkait langkah negosiasi tersebut.
Negosiasi Indonesia kepada Arab Saudi perlu dilakukan agar vaksinasi Covid-19 di dalam negeri masuk dalam syarat perjalanan haji. Sebab, kebijakan otoritas negara setempat di tengah pandemi Covid-19 dengan membatasi jenis vaksin, hanya akan memberikan kendala bagi negara-negara muslim, terutama Indonesia yang memiliki jamaah haji terbesar di dunia.
"Jadi memang diplomasi antar negara dan kami juga sudah berdiskusikan dengan Kemenlu, Kemenkes dan Kementerian BUMN dan Kemenag, bagaimana diplomasi ini bisa dilakukan dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keringanan," tutur dia.
Baca Juga: Saudi Izinkan 60 Ribu Jamaah dari Luar Negeri Beribadah Haji
Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir menyebut, saat ini vaksinasi Covid-19 yang diperbolehkan pemerintah Arab Saudi mencakup vaksin yang diproduksi produsen farmasi asal Eropa dan Amerika Serikat (AS). Misalnya, vaksin Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca.
Sebab, produsen dari ketiga jenis vaksin tersebut sudah menerima sertifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara, vaksinasi di Tanah Air masih didominasi oleh penggunaan vaksin Sinovac.
Meski begitu, Bio Farma memberikan opsi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) agar calon jamaah haji Indonesia diberikan vaksin Astrazeneca. Meski mereka sudah divaksinasi melalui vaksin Sinovac.
Opsi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Astrazeneca telah memperoleh sertifikasi WHO. Dan tercatat ada 1.389.600 dosis vaksin jadi AstraZeneca sudah ada di Bio Farma.
"Kita memiliki vaksin Antrasena juga, ini mungkin menjadi opsi, tinggal diatur bagi jamaah yang mungkin sempat mendapat vaksinasi yang Sinovec mungkin kita bisa diskusikan dengan BPOM dan Komnas KIPI apakah mereka bisa boleh diberikan vaksinasi Astrazeneca? Tapi ini ada pertimbangan yang diberikan oleh ahlinya, kami hanya memberikan semacam opsi saja," ujar Honesti, Selasa (25/5/2021).
Ihwal jenis vaksin di Indonesia yang sudah mendapat Emergency Use Authorization (EUA) dari WHO, tercatat baru Sinopharm. Namun, vaksin ini baru digunakan dalam program vaksinasi gotong royong. Sementara Sinovac sendiri akan menerima EUA pada pekan kedua Juni 2021 mendatang.
"Memang kita sedang berproses, seperti Sinopharm itu sudah mendapat EUA dari WHO. Sinovac juga lagi berproses dan kemarin kami masih berkomunikasi dengan Sinovac memang ada satu data lagi yang diminta WHO, tapi mereka optimis minggu pertama atau kedua Juni mereka akan melakukan EUA dari WHO," tutur dia.
Baca Juga: Vaksin di Indonesia Belum Masuk Syarat Ibadah Haji, Bio Farma: Perkuat Diplomasi
=
Strategi lain yang diusulkan manajemen Bio Farma adalah upaya diplomasi pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi. Honesti membeberkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) terkait langkah negosiasi tersebut.
Negosiasi Indonesia kepada Arab Saudi perlu dilakukan agar vaksinasi Covid-19 di dalam negeri masuk dalam syarat perjalanan haji. Sebab, kebijakan otoritas negara setempat di tengah pandemi Covid-19 dengan membatasi jenis vaksin, hanya akan memberikan kendala bagi negara-negara muslim, terutama Indonesia yang memiliki jamaah haji terbesar di dunia.
"Jadi memang diplomasi antar negara dan kami juga sudah berdiskusikan dengan Kemenlu, Kemenkes dan Kementerian BUMN dan Kemenag, bagaimana diplomasi ini bisa dilakukan dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keringanan," tutur dia.
(akr)
Lihat Juga :
