Pemerintah Bidik Indeks Inklusif Keuangan Naik Jadi 90% di 2024
Kamis, 10 Juni 2021 - 14:33 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Inklusif Keuangan. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi inklusif keuangan Indonesia memang menunjukkan peningkatan signifikan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2020, inklusif keuangan dengan indikator kepemilikan account tumbuh signifikan menjadi 61,7 persen.
Sementara itu, dari indikator penggunaan account inklusif keuangan Indonesia, trennya juga terus meningkat dari 59,74 persen pada tahun 2013 menjadi 81,4 persen pada tahun 2020.
Baca juga: BKN Jamin Keadilan dalam Tes CPNS, Segala Kecurangan Bisa Dilaporkan ke Sini
"Secara spesifik bapak Presiden Joko Widodo juga menargetkan bahwa indeks inklusif keuangan dari sisi penggunaan account ini akan meningkat menjadi 90 persen di tahun 2024. Untuk meneruskan hal yang baik ini dan mencapai target di tahun 2024, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Tahun 2020," ungkapnya dalam video conference “Peluncuran Kemitraan Visa-Alto: Bersama Berdayakan Bangsa” secara virtual, Kamis (10/6/2021).
Dia menambahkan, Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk menghadirkan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan serta layanan keuangan formal yang berkualitas tepat waktu, lancar, aman, dan biaya terjangkau.
"Sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengoreksi kesenjangan antar individu, serta antar daerah, dan secara umum dapat diharapkan perbaikan kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Baca juga: Golkar: Airlangga Tak Punya Musuh & Banyak Teman, Tak Sulit Cari Koalisi 2024
Untuk mencapai hal tersebut, Airlangga menyebut bahwa pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif berupaya melakukan berbagai cara, di mana setidaknya terdapat tiga hal di dalamnya.
"Satu, perluasan akses penjangkauan layanan keuangan formal, peningkatan literasi, dan perlindungan konsumen. Kedua, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan UMKM. Ketiga, peningkatan produk dan layanan keuangan digital serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital," paparnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2020, inklusif keuangan dengan indikator kepemilikan account tumbuh signifikan menjadi 61,7 persen.
Sementara itu, dari indikator penggunaan account inklusif keuangan Indonesia, trennya juga terus meningkat dari 59,74 persen pada tahun 2013 menjadi 81,4 persen pada tahun 2020.
Baca juga: BKN Jamin Keadilan dalam Tes CPNS, Segala Kecurangan Bisa Dilaporkan ke Sini
"Secara spesifik bapak Presiden Joko Widodo juga menargetkan bahwa indeks inklusif keuangan dari sisi penggunaan account ini akan meningkat menjadi 90 persen di tahun 2024. Untuk meneruskan hal yang baik ini dan mencapai target di tahun 2024, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Tahun 2020," ungkapnya dalam video conference “Peluncuran Kemitraan Visa-Alto: Bersama Berdayakan Bangsa” secara virtual, Kamis (10/6/2021).
Dia menambahkan, Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk menghadirkan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan serta layanan keuangan formal yang berkualitas tepat waktu, lancar, aman, dan biaya terjangkau.
"Sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengoreksi kesenjangan antar individu, serta antar daerah, dan secara umum dapat diharapkan perbaikan kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Baca juga: Golkar: Airlangga Tak Punya Musuh & Banyak Teman, Tak Sulit Cari Koalisi 2024
Untuk mencapai hal tersebut, Airlangga menyebut bahwa pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif berupaya melakukan berbagai cara, di mana setidaknya terdapat tiga hal di dalamnya.
"Satu, perluasan akses penjangkauan layanan keuangan formal, peningkatan literasi, dan perlindungan konsumen. Kedua, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan UMKM. Ketiga, peningkatan produk dan layanan keuangan digital serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital," paparnya.
(ind)
Lihat Juga :
