Kasus Nasabah Minna Padi, Mantan Bos Bursa Minta OJK Usut Tuntas
Jum'at, 11 Juni 2021 - 16:04 WIB
loading...
Perwakilan nasabah Minna Padi. Foto/SINDOnews/Michelle Natalia
A
A
A
JAKARTA - Perwakilan dari 4 ribu lebih nasabah PT Minna Padi Asset Management (MPAM) mengeluhkan reksa dananya yang dilikuidasi atas 6 produk reksa dana yang belum dibayarkan sepenuhnya. Pasalnya, MPAM baru membayar 20%, atau sekitar Rp1,6 triliun dari kewajiban total sebanyak Rp6 triliun.
Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 1991-1996, Hasan Zein Mahmud turut angkat suara dalam kasus ini. "Saya merasa punya andil dalam pengembangan pasar modal Indonesia. Saya tidak rela pasar modal yang sudah dibangun menjadi ajang judi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat(11/6/2021).
Dia menghimbau agar para nasabah dan pihak MPAM segera menyelesaikan masalah. "Jangan atasi pelanggaran dengan pelanggaran hukum juga. Kenalilah medan sebelum anda masuk ke medan. Untuk para investor pun, jangan berharap cepat kaya sehingga mudah teriming-imingi," tegasnya.
Baca juga: Ini Wajah Timothy Tandiokusuma, Pengusaha Muda yang Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp20 Miliar
Dalam hukum, dia mengingatkan tidak ada istilah tidak kenal aturan. Ketika reksadana sendiri tidak boleh menjanjikan fixed return, dalam anggapan hukum, investor yang memilih produk ini sudah dianggap paham.
"Kita cari keuntungan dengan cara yang betul. Gagal bayar itu sesuatu yang sangat biasa dalam bisnis. Tapi gagal bayar karena pelanggaran itu sesuatu yang luar biasa," kecamnya.
Dia menyayangkan situasi yang ada di Indonesia, di mana ketika perusahaan bangkrut, pemiliknya makin kaya. Itu menandakan etika bisnisnya tidak ada. Hasan pun menyampaikan himbauan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya sudah ada di pasar modal di hari-hari pertama. OJK institusi yang kewenangannya paling besar, membina, mengawasi, melindungi. Ini ada kasus seperti ini, seakan punya meriam tapi justru tidak digunakan," cetusnya.
Dia mengumpamakan, ketika hukum itu tidak tegak, hukum itu seakan ditulis dalam air. Memang, sambung Hasan, kewenangan OJK secara administratif sudah dilakukan melalui surat suspend.
"Tapi kalau perkara perdata, OJK bisa menjadi hakim. Perlindungan di dunia ini bukan masuk penjara, tapi, keadilan itu kalau orang yang salah dihukum, korban dilindungi," tandasnya.
Baca juga: Menyelisik Cara OJK Memainkan Peran Melindungi Konsumen
Dia menyampaikan hal ini karena dalam proses penegakan hukum, malah semakin menjadi korban. Ekonomi bisa diprediksi, tapi kejahatan manusia tidak. Ketika ada kerugian investor karena kejahatan pelanggaran hukum, harus ada sistem perlindungan kekayaan mereka.
"OJK punya kewenangan yudisial dan policional (penyidik). Pelanggaran pidana tidak butuh pengaduan. Perdata ada pengaduan, tapi pidana tidak, penegak hukum yang harus jalan," tuturnya.
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal itu menurut Hasan sudah bagus, tapi tidak ada artinya kewenangan besar yang tidak di-exercise. "Indeks penegakan hukum termasuk yang paling rendah di dunia. Apa gunanya UU bagus tidak di exercise? Substansinya adalah ketika investor dirugikan karena tindakan pidana, ada sistem hukum yang melindungi kekayaan mereka," pungkasnya.
Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 1991-1996, Hasan Zein Mahmud turut angkat suara dalam kasus ini. "Saya merasa punya andil dalam pengembangan pasar modal Indonesia. Saya tidak rela pasar modal yang sudah dibangun menjadi ajang judi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat(11/6/2021).
Dia menghimbau agar para nasabah dan pihak MPAM segera menyelesaikan masalah. "Jangan atasi pelanggaran dengan pelanggaran hukum juga. Kenalilah medan sebelum anda masuk ke medan. Untuk para investor pun, jangan berharap cepat kaya sehingga mudah teriming-imingi," tegasnya.
Baca juga: Ini Wajah Timothy Tandiokusuma, Pengusaha Muda yang Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp20 Miliar
Dalam hukum, dia mengingatkan tidak ada istilah tidak kenal aturan. Ketika reksadana sendiri tidak boleh menjanjikan fixed return, dalam anggapan hukum, investor yang memilih produk ini sudah dianggap paham.
"Kita cari keuntungan dengan cara yang betul. Gagal bayar itu sesuatu yang sangat biasa dalam bisnis. Tapi gagal bayar karena pelanggaran itu sesuatu yang luar biasa," kecamnya.
Dia menyayangkan situasi yang ada di Indonesia, di mana ketika perusahaan bangkrut, pemiliknya makin kaya. Itu menandakan etika bisnisnya tidak ada. Hasan pun menyampaikan himbauan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya sudah ada di pasar modal di hari-hari pertama. OJK institusi yang kewenangannya paling besar, membina, mengawasi, melindungi. Ini ada kasus seperti ini, seakan punya meriam tapi justru tidak digunakan," cetusnya.
Dia mengumpamakan, ketika hukum itu tidak tegak, hukum itu seakan ditulis dalam air. Memang, sambung Hasan, kewenangan OJK secara administratif sudah dilakukan melalui surat suspend.
"Tapi kalau perkara perdata, OJK bisa menjadi hakim. Perlindungan di dunia ini bukan masuk penjara, tapi, keadilan itu kalau orang yang salah dihukum, korban dilindungi," tandasnya.
Baca juga: Menyelisik Cara OJK Memainkan Peran Melindungi Konsumen
Dia menyampaikan hal ini karena dalam proses penegakan hukum, malah semakin menjadi korban. Ekonomi bisa diprediksi, tapi kejahatan manusia tidak. Ketika ada kerugian investor karena kejahatan pelanggaran hukum, harus ada sistem perlindungan kekayaan mereka.
"OJK punya kewenangan yudisial dan policional (penyidik). Pelanggaran pidana tidak butuh pengaduan. Perdata ada pengaduan, tapi pidana tidak, penegak hukum yang harus jalan," tuturnya.
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal itu menurut Hasan sudah bagus, tapi tidak ada artinya kewenangan besar yang tidak di-exercise. "Indeks penegakan hukum termasuk yang paling rendah di dunia. Apa gunanya UU bagus tidak di exercise? Substansinya adalah ketika investor dirugikan karena tindakan pidana, ada sistem hukum yang melindungi kekayaan mereka," pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
