Covid-19 Mengganas, Sejumlah Kadin Daerah Minta Munas Ditunda

JAKARTA - Meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini mendorong sejumlah ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di beberapa provinsi menyuarakan aspirasinya terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin VIII . Mereka menilai Munas Kadin VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang rencananya digelar pada 30 Juni 2021 tidak harus dilaksanakan.

Hal ini sebagai antisipasi agar Munas Kadin, dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 itu tidak menjadi kluster baru Covid-19.

Hal itu dikemukakan sejumlah kKadin di beberapa Provinsi, antara lain Kukrit Suryo Wicaksono (Ketua Kadin Jawa Tengah), Adik Dwi Putranto (Ketua Kadin Jawa Timur), Ivan Batubara (Ketua Kadin Sumatera Utara) dan Wawan Harmawan (Wakil Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta).

Selain itu, mereka menyoroti pula perubahan tempat dan waktu Munas yang semula akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021, menjadi mundur pada 30 Juni 2021 di Kendari. Hal itu dinilai janggal, sebab Kendari minim fasilitas.



Pelaksanaan Munas Kadin VIII dinilai harus digelar di daerah yang rendah kasus Covid-nya dan memiliki infrastrukur yang memadai, mulai hotel, gedung tempat acara, transportasi, juga sarana wisata. Daerah itu harus bisa melayani peserta dan juga para pelancong.

Daerah sebagai tuan rumah munas, juga dituntut profesional dan independen, netral tidak memihak. Karena itu, pemilihan tempat pelaksanaan munas dinilai tak layak berlangsung di daerah yang Ketua Kadin daerahnya sudah jelas berpihak ke salah satu calon ketua umum.

Para Ketua Kadin daerah tadi berpendapat bahwa daerah penyelenggara mesti bisa menjamin acara munas berlangsung secara bermartabat. Sementara, Kendari dinilai punya catatan buruk, merujuk pada saat Kadin Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Provinsi di Kendari, untuk pemilihan Ketua. Acara itu berlangsung ricuh dan panas, bahkan nyaris terjadi adu pukul.

Lalu, di luar organisasi Kadin, tercatat acara Kongres PAN V, 11 Februari 2020, di Kendari, juga berlangsung rusuh. Peserta adu pukul, dan saling lempar kursi. Kejadian serupa juga terjadi saat Musyawarah Daerah KNPI, 30 Mei 2021, di Kendari.

"Kalau saya berpendapat lebih baik ditunda, bukan semata soal tempatnya. Tapi lebih pada faktor kesehatan. Saat ini kasus Covid nasional sudah menembus lebih dari 8.000 orang per hari, dan secara keseluruhan hampir menembus 2 juta orang. Ini sangat menakutkan. Tidak baik Munas Kadin diselenggarakan saat ini," kata Kukrit dalam siaran pers yang diterima, Senin (14/6/2021).

Kukrit mengingatkan, Munas Kadin sekurangnya akan dihadiri 400 orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. "Saya ragu Munas Kadin akan mendapat izin. Sebab jumlah peserta berpotensi untuk membuat kerumunan. Ini dilarang pemerintah. Sangat berbahaya bagi para peserta," ucapnya.

Senada dengannya, Ketua Kadin Sumatera Utara Ivan Batubara menegaskan bahwa kasus Covid-19 meningkat di mana-mana. "Jangan sampai peserta yang datang dari berbagai wilayah membawa masalah baru di Kendari. Itu tidak sejalan dengan imbauan Pemerintah," tegasnya.
Ivan mengusulkan dicarikan waktu dan tempat yang lebih pas mengingat saat ini pandemi semakin mengganas. "Kita harus patuhi anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid. Jangan sampai kita datang ke Kendari justru membawa masalah bagi masyarakat setempat," ujarnya.

Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto juga menegaskan bahwa alangkah baiknya Munas Kadin VIII di Kendari ditunda. Selain kasus covid-19 yang melonjak, fasilitas di Kendari menurutnya juga terbatas.

"Saya juga mendapat info, rumah sakit di Kendari terus bertambah penderita Covid-nya. Begitu juga di wilayah Indonesia lainnya. Saran saya Munas Kadin ditunda dan juga dipindahkan dari Kendari," tandasnya.

Dia menambahkan, aspirasi ini bukan persoalan dukung mendukung atau menomorduakan Kendari. Menurut dia, pelaksanaan Munas di Bali sudah tepat, dan dunia usaha pun harus mendukung bangkitnya pariwisata dan perekonomian Pulau Dewata yang tengah terpuruk. "Jangan lupa, Bali itu etalasenya UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia," tambahnya.



Sementara itu, Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Wakil Ketua Umum Wawan Harmawan pun sepakat jika Munas Kadin di Kendari ditunda. Dia menambahkan, Yogyakarta siap menjadi tuan rumah untuk Munas Kadin VIII.

"Kadin DIY sangat sependapat dan setuju, jika munas ditunda. Jangan sampai ada kesan teburu-buru dan justru menimbulkan kluster baru. Jika nanti tren Covid mulai menurun baru Munas Kadin kembali diagendakan dan Yogyakarta siap menyelenggarakannya," papar Wawan.

Wawan menambahkan, Kadin DIY sudah berkirim surat ke Ketua Umum Kadin demisioner Rosan P Roeslani, yang isinya mengajukan Yogyakarta sebagai tuan rumah Munas Kadin VIII. Surat ini ditanda tangani Ketum Kadin DIY GKR Mangkubumi pada 31 Mei 2021.

"Jika memang di Kendari tidak sreg, maka Yogyakarta siap menjadi tuan rumah Munas Kadin VIII dan kami bisa menggelar di area terbuka seperti di kawasan Prambanan ataupun di hotel hotel bintang lima yag banyak di Yogyakarta," ucap Wawan.

Selain memiliki akomodasi dan fasilitas yang lengkap, lanjut Wawan, Yogyakarta letak geografisnya mudah dijangkau dari seluruh Indonesia dengan Bandara baru, Yogyakarta International Aiport. Yogyakarta juga siap menyediakan mobil mobil untuk tamu VIP yang jumlahnya ratusan. "Saya jamin Yogyakarta nyaman dan aman untuk Munas Kadin VIII," tegas Wawan.

Dia menambahkan, Kadin DIY akan profesional dan terbuka dengan pihak manapun untuk menyukseskan Munas Kadin VIII. "Bila perlu agar bermatabat dan menjaga netralitas bisa mendatangkan pengayom-pengayom supaya prosesnya transparan dan hasilnya sesuai harapan bangsa. Seperti para mantan ketua umum kadin dan guru besar dari 25 perguruan tinggi di Indonesia," tuturnya.